DPRD Ponorogo Gelar Rapat Paripurna Agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Raperda APBD Tahun 2022

DPRD Ponorogo Gelar Rapat Paripurna Agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Raperda APBD Tahun 2022

TerasJatim.com, Ponorogo – Delapan (8) fraksi yang ada di DPRD Ponorogo menyampaikan pandangan atau usulan terhadap Raperda APBD tahun 2022 pada rapat paripurna, Kamis (04/11/2021).

Rapat paripurna kali ini dihadiri oleh ketua DPRD Sunarto, S.Pd beserta anggota, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Wakil Bupati Lisdyarita, jajaran forkopinda, kepala OPD di lingkungan Pemkab Ponorogo dan undangan lainnya.

Sebelumnya, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko telah menyampaikan Nota Keuangan Raperda APBD tahun 2022 pada rapat paripurna yang digelar pada tanggal 3 November kemarin.

Fraksi Partai Nasdem melalui juru bicaranya, menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda APBD tahun 2022. Menurut wakil Fraksi Partai Nasdem, APBD mempunyai peran yang sangat strategis untuk mendukung aktifitas pemerintah menjalankan fungsinya dalam peningkatan pelayanan publik, peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

APBD juga merupakan instrumen teknis dalam idealisme pembangunan yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Ponorogo yang muaranya adalah peningkatan kesejahteraaan masyarakat. APBD tahun 2022 dianggap istimewa karena merupakan APBD tahun pertama di masa pemerintahan Bupati Sugiri dan merupakan penjabaran visi misinya. Selain itu, juga disusun dalam masa pandemi yang cukup banyak tantangan.

Oleh karen itu, Fraksi Nasdem menyampaikan beberapa masukan antara lain, agar Bupati segera melakukan penataan organisasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Perjanjian kerjasama Pemkab Ponorogo dan Negara Maroko juga menjadi sorotan Fraksi Nasdem. Karena jika pembangunan Kampung Reyog tidak menggunakan APBD, maka bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.

Selain itu Fraksi Nasdem juga menanyakan terkait pembangunan sumur dalam, anggaran untuk RT dan Pinjaman PEN, terkait berapa jumlah dan berapa bunganya.

Sedangkan Fraksi Partai Golkar mengingatkan kepada bupati terkait serapan anggaran APBD tahun 2021 yang masih mencapai 60%. Padahal, tahun anggaran 2021 tonggal 1.5 bulan lagi. Sehingga Fraksi Golkar mendorong agar sisa waktu yang ada dimanfaatkan sehingga serapan anggaran bisa maksimal.

Jika tidak, maka akan menjadi Silpa dan berdampak kurang baik pada postur APBD tahun 2022. Selain itu, Fraksi Golkar juga menyoroti tentang data Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan jaminan sosial lainnya yang selalu sama tiap tahunnya. Disampaikan, bahwa seharusnya data tersebut diupdate setiap tahun.

Hal yang sama juga disampaikan sejumlah fraksi lain yang menyampaikan pandangan umum, usulan dan saran terhadap Raperda APBD tahun 2022.

Sementara itu, Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto mengatakan, bahwa sebanyak 8 fraksi telah menyampaikan pendapatnya terhadap Raperda APBD tahun 2022. Maka agenda selanjutnya adalah jawaban eksekutif atas pandangan fraksi.

“Jika jawaban ekskutif dirasa cukup, maka APBD dapat diakhiri dan disetujui. Namun jika belum, maka akan dilanjutkan di Pansus. Selambat-lambatnya akhir November APBD tahun 2022 harus sudah ditetapkan,” terang Sunarto seusai acara.

Sedangkan, Bupati Sugiri, menyampaikan terima kasih kepada semua fraksi atas usulan, masukan dan saran. Pihaknya akan segera menyesuaikan.

“Ini menunjukkan kerjasama dan gotong royong antara eksekutif dan legislatif berjalan dengan baik,” tandasnya. (Any/Kta/Red/TJ/Adv)

Subscribe

Terimakasih Telah Berlangganan Berita Teras Jatim