DPRD Lamongan Setujui Anggaran Sementara APBD 2024
TerasJatim.com, Lamongan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lamongan, menggelar rapat paripurna dengan agenda penandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Lamongan, Kamis (10/8/2023).
Sebelum KUA-PPAS APBD 2024 ditandatangani, rancangan tersebut telah melalui serangkaian tahapan pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (AAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lamongan.
Hasil rancangan tersebut memuat pendapatan daerah tahun anggaran 2024 yang diproyeksikan sebesar Rp3.490.741.805.474. Angka tersebut bersal dari pendapatan asli daerah sebesar Rp517.246.996.545, pedapatan transfer yang diproyeksikan Rp2.967.695.580.929 dan pendapatan daerah yang sah diproyeksikan sebesar Rp5.799.228.000.
Selain itu, belanja daerah tahun anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp3,375 triliun. Kelebihan KUA PPAS Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan mengalami surplus sebesar RP115,455 miliar. Pembiayaan penerimaan diproyeksikan sebesar Rp30 miliar dan Pengeluaran Pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp145,455 miliar. sehingga pembiayaan netto mengalami defisit sebesar Rp115,455 miliar, serta sisa lebih pembiayaan anggaran daerah Tahun 2024 sebesar Rp0,- (nol).
Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi menyampaikan, penyusunan dokumen tahun anggaran 2024 merupakan kilas pandang pembangunan daerah. Terdapat beberapa fokus substansi, mulai dari infrastruktur jalan yang masih menjadi prioritas, pemenuhan kebutuhan air dan pencegahan banjir, peningkatan sarana prasarana pendidikan dan beasiswa prestasi bagi masyarakat kurang mampu, pemenuhan universal head coverage di bidang kesehatan, meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan, hingga dukungan operasional pemilu 2024.
“Rancangan, saran, pendapat, dan masukan yang disampaikan dalam rangkaian pembahasan yang intensif dengan badan anggaran merupakan masukan yang sangat berharga untuk diimplementasikan dalam kebijakan APBD, guna mewujudkan Lamongan yang lebih baik, serta mewujudkan masyarakat Lamongan yang maju, demokratis, berkeadilan, dan sejahtera,” ucap pria yang akrab disapa Bupati Yes itu.
Guna mencapai arah kebijakan yang lebih baik, juru bicara Tim Banggar Lamongan, Supono, dalam laporannya menyarankan, agar Pemkab Lamongan melakukan langkah kongkret guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai sektor. Yaitu mulai dari pajak daerah, mengevaluasi BUMD, menggali potensi pariwisata, meningkatkan anggaran belanja untuk pertanian, meningkatkan pengawasan pendapatan daerah, lebih memperhatikan retribusi perpanjangan izin memperkekerjakan tenaga asing (IMTA) dan tetap berkomitmen melanjutkan program JAMULA, memprioritaskan pembangunan infrastruktur penunjang di lingkar utara, hingga meningkatkan pengelolaan TPI Brondong.
“Badan Anggaran mengharapkan Pemerintah Daerah lebih maksimal dalam mengawasi program-program pembangunan Pemerintah Daerah baik yang akan dan telah dilaksanakan,” ujarnya. (Kta/Red/TJ/Adv)
