DPRD Lamongan Gelar Rapat Paripurna Agenda Jawaban Atas PU Fraksi Terkait Raperda PAPBD 2023
TerasJatim.com, Lamongan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan, kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi atas Raperda Perubahan APBD 2023, di ruang rapat paripurna gedung DPRD setempat, Senin (28/8/2023).
Dalam tanggapannya, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, mengungkapkan, bahwa fokus Perubahan APBD tetap menitik beratkan pada pembangunan fisik dan nonfisik.
Sebagaimana usulan dari fraksi Partai Amanat Nasional, Pemkab Lamongan akan memperhatikan bidang pendidikan sesuai dengan program prioritas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Dalam perubahan APBD 2023, Pemkab Lamongan terus melakukan peningkatan literasi masyarakat yang dapat mendukung peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Lamongan,” tuturnya.
Masih dalam bidang pendidikan, sambung Pak Yes, sapaan akrabnya, Pemkab Lamongan akan menggunakan saran dari Fraksi Partai Golongan Karya, mengenai alokasi anggaran pengadaan alat praktik dan pembangunan gedung serta sarana dan prasarana sekolah.
Selanjutnya, Pak Yes juga memaparkan fokus di bidang kesehatan, yang merupakan usulan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Golongan Karya, terhadap adanya peningkatan kualitas sarana dan prasarana rumah sakit maupun puskesmas.
Usulan tersebut merupakan salah satu program dan komitmen Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat di bidang kesehatan yang diharapkan mampu memberikan fasilitas maupun pelayanan kesehatan yang memadai dan mumpuni.
“Adanya program Lamongan sehat yang di dalamnya terdapat pemaksimalan kualitas layanan kesehatan di Lamongan. Sehingga akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Lamongan,” terang Pak Yes.
Kemudahan akses kesehatan juga akan diberikan berupa KIS-JKN kepada pegawai golongan rendah, guru ngaji. Adapun pelayanan kesehatan terhadap ODGJ secara gratis di RSUD Karangkembang.
Untuk pembangunan fisik, sesuai dengan harapan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Golongan Karya dan Fraksi Partai Demokrat, terkait dengan peningkatan mutu kualitas perbaikan insfrastruktur, dapat dijelaskan bahwa dalam melaksanakan pembangunan jalan, Pemkab Lamongan secara konsisten telah meningkatkan dan mengutamakan mutu kualitas serta perencanaan yang tepat dan sesuai dengan kondisi wilayah agar terbangun serta mengoptimalkan. Dibarengi dengan pengawasan yang dilakukan ole konsultan pengawas dan tim monitoring.
Sedangkan terkait permintaan untuk melakukan normalisasi jaringan irigasi guna antisipasi potensi kekurangan air baku pertanian, telah diprogramkan kegiatan normalisasi waduk kabupaten, waduk desa, maupun pada jaringan irigasi untuk menambah tampungan air baku dan memperlancar ekploitasi irigasi ke lahan pertanian. Selain itu, juga berkoordinasi dengan BBWS Bengawan Solo dan Pemerintah Provinsi Jatim dengan menyuplai air dari Bengawan Solo.
Menanggapi masukan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Pemkab Lamongan mencarikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh petani dan nelayan. Hal ini disampaikan bahwa Pemkab Lamongan sudah mengalokasikan anggaran bantuan pupuk non subsidi, memberikan premi asuransi kepada nelayan sejumlah 8.000 nelayan.
Begitupun di bidang pertanian. Berdasarkan saran dari Fraksi Partai Amanat Nasional terkait pelatihan kelompok tani untuk membuat pupuk organik, di mana sudah direalisasikan melalui latihan tematik pembuatan pupuk organik di 27 kecamatan dan gerakan pembuatan Biosaka, mobilisasi pelatihan agen hayati oleh PPAH, dan gerakan lainnya yang dilakukan secara terjadwal dan berkelanjutan.
Pada kesempatan yang sama, Pak Yes menyebutkan langkah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Sebagaimana menindaklanjuti saran mengenai sektor pendapatan yang disampaikan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Persatuan Nasional Rakyat Indonesia.
“Adapun beberapa upaya yang kami lakukan untuk meningkatkan PAD, antara lain penggalian potensi obyek baru, pendataan obyek pajak, peningkatan efektivitas penagihan, pengawasan dan pemeriksaan, serta sosialisasi pajak daerah secara lebih intens,” pungkas dia. (Jnr/Kta/Red/TJ/Adv)
