Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

DPRD Jatim Periode 2019-2024 Miliki 9 Fraksi

DPRD Jatim Periode 2019-2024 Miliki 9 Fraksi

TerasJatim.com, Surabaya – Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terus dilakukan oleh pimpinan DPRD Jatim sementara. Kali ini, yang dibentuk yaitu fraksi – fraksi di DPRD dari 11 partai politik dapat jatah kursi di DPRD Jatim membentuk sembilan fraksi.

Adapun fraksi dibentuk, PDI Perjuangan ada 27 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 25 kursi, Partai Gerindra 15 kursi, Partai Demokrat 14 kursi, dan Partai Golkar 13 kursi. Selanjutnya, Partai Nasdem 9 kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) 6 kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 5 kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 4 kursi, serta masing-masing 1 kursi untuk Partai Hanura dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Ketua DPRD Jatim Sementara, Kusnadi ditemui usai Paripurna DPRD Jatim, Kamis (5/9) mengatakan, untuk membentuk fraksi di DPRD Jatim minimal lima orang. Saat ini ada delapan partai politik yang memenuhi syarat satu fraksi yaitu PDIP, PKB, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Golkar. Selanjutnya, Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Untuk Fraksi PKS, Hanura, dan PBB digabung menjadi satu.

Adapun untuk pimpinan fraksi PDIP Sri Untari Bisiwarno, PKB Anik Maslacha, Fraksi Gerindra Ahmad Hadinuddin, Fraksi Demokrat Sri Subianti, Golkar Sahat Tua Simanjutak. Selanjutnya Fraksi Nasdem ketuanya Muzamil Syafi’i, Fraksi PAN Basuki Babussalam, fraksi PPP KH Musyafa Noer, fraksi Keadilan Bintang Nurani dipimpin oleh H Arif Hari Setiawan.

Ketua Fraksi PKB Jatim, Anik Maslacha mengatakan meski saat ini PKB dapat kursi nomor dua di DPRD Jatim FPKB tetap terus mewarnai dan berjuang baik dinternal alat kelengkapan dewan. “Kami minta kepada semua anggota Fraksi untuk terus semangat berjuang demi kemeslahatan umat,” ujarnya.

Kedua yaitu, memperjuangkan pendidikan Madrasah aliyah untuk mendapatkan bantuan anggaran dari pemerintah provinsi Jatim. “Prinsip kalau SMA/SMK negeri maupun swasta dapat bantuan, maka Madrasah Aliyah (MA) juga bisa mendapatkan bantuan dari pemprov Jatim,” harapnya.

Ketiga yaitu FPKB ini lahir dari Nahdatul Ulama maka wajib bagi FPKB memperjuangkan dan manut patuh pada Kiai NU, yang keempat yaitu persoalan utama Jatim adalah disparitas dan kemiskinan. Selain itu, juga pendidikan dan kesehatan serta tindakan kekerasan/diskriminasi masih memerlukan perhatian serius di Jatim. (Ah/Kta/Red/TJ/Jnr)

Subscribe

Terimakasih Telah Berlangganan Berita Teras Jatim