Di Pacitan, Masih Ada Sejumlah Desa Yang Enggan Dirikan BUMDes
TerasJatim.com, Pacitan – Dalam pemberdayaan masyarakat, sesuai amanat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), salah satunya dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Mengingat, desa-desa telah mendapat Dana Desa (DD) sebagai permodalan.
Sebagaimana diketahui, pendirian BUMDes di setiap desa tentunya harus berdasarkan hasil musyawarah desa yang melibatkan sejumlah tokoh, baik tokoh agama, adat, tokoh pendidikan hingga seluruh unsur masyarakat desa lainnya. Selain itu, pendirian BUMDes harus sesuai dengan kebutuhan, kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
Namun, ada hal yang harus menjadi pertimbangan dalam mendirikan BUMDes, yakni jenis usaha yang dipilih tidak boleh mengancam kegiatan ekonomi masyarakat desa. Selain itu, kehadiran BUMDes harus mampu menampung dan juga dapat menjadi wadah kegiatan usaha ekonomi desa.
Di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur misalnya, dari 166 desa yang ada, masih sekitar 10-15% atau sekitar 50 desa lebih yang belum terbentuk BUMDes. “Sekitar 115 desa yang sudah ada BUMDes, lainnya belum,” kata Sanyoto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Pacitan, Selasa (18/02/20) siang.
Menurutnya, di Pacitan ini masih ada beberapa kendala yang dihadapi desa dalam mendirikan BUMDes, yaitu sejumlah desa enggan menyertakan modalnya, karena ada uji kelayakan yang harus dilakukan oleh desa untuk melakukan wirausaha.
Selain itu, dari sejumlah potensi yang ada di masing-masing desa, tidak sedikit desa yang masih kesulitan untuk menemukan apa yang harus dikembangkan, bagaimana pasarnya dan sebagainya, sehingga hal itulah yang masih perlu adanya upaya pemberdayaan.
“Dari 115 desa yang telah terbentuk BUMDes itu, terbagi beberapa klasifikasi, mandiri, berkembang dan embrio. Kalau yang mandiri baru sekitar 15 desa, karena lainnya baru terbentuk,” ujarnya, tanpa menyebut nama-nama desanya.
Untuk sementara ini, lanjut Sanyoto, dari sejumlah BUMDes yang ada, baru 2 desa yang bisa dibilang sukses dalam pengelolaannya, yakni Desa Dadapan dengan objek wisata Sentono Gentong, dan Desa Sidomulyo dengan Pantai Soge, serta sejumlah produk seperti air bersih yang dikelolah dalam kemasan dan sebagainya.
“Dua desa ini lumayan, tapi belum tentu berkontribusi kepada masyarakat karena masih perjalanan. Mungkin sekian tahun yang akan datang baru bisa dirasakan. Dan bagi saya itu tidak apa-apa karena ke depan ada progess-nya,” katanya.
Meski demikian, ia berharap, dalam membangun BUMDes jangan hanya sekedar membangun saja, tetapi wirausahanya juga harus terus berjalan. Mengingat, saat membangun tersebut modal sudah tersedia dan sarana prasarana juga ada. Sehingga ada kontribusi positif yang dapat diberikan kepada pemerintah desa dan masyarakat.
Untuk itu, Sanyoto menyarankan, wirausaha pada BUMDes itu sebaiknya diberikan kepada ahlinya. Pihaknya pun yakin, bahwa di desa-desa itu tidak sedikit anak muda, lulusan sarjana, berjiwa wirausaha, yang dapat diberikan kesempatan untuk membangun, mengelolah dan juga mengembangkan BUMDes. Bahkan, ia pun acap kali menyampaikan kepada pemerintah desa, jika mau belajar terkait inovasi-inovasi BUMDes dapat melihat dan juga belajar melalui website Kemendes.
“Jadi, apapun itu kalau bukan ahlinya, tunggu saja ambruknya (runtuhnya). Jadi, BUMDes ini tidak bisa di-solusi dengan ketokohan (kades). Ini bisnis, sehingga butuh kreatifitas, butuh orang yang berjiwa wirausaha, ulet dan sebagainya,” pungkasnya. (Git/Kta/Red/TJ)
