Demo Banjir Bengawan Jero, Massa Segel Kantor Pemkab Lamongan
TerasJatim.com, Lamongan – Di tengah masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), ratusan mahasiswa dan elemen masyarakat di Kabupaten Lamongan Jatim, menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan gedung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan, Rabu (13/01/21) siang.
Aksi unjuk rasa itu menuntut agar pihak eksekutif dan legislatif segera melakukan upaya terkait persoalan banjir di wilayah Bengawan Jero yang meliputi beberapa kecamatan (Turi, Kalitengah, Karangbinangun, Glagah) yang terjadi setiap tahun. Bahkan pada tahun ini banjir dinilai semakin besar.
“Yang kita tuntut bagaimana pemerintah melakukan langkah-langkah penanganan jangka pendek dan jangka panjang,” kata salah satu koordinator aksi, Eko Dwi Prasetyo, di depan gedung Pemkab Lamongan, Rabu (13/01/21).
“Untuk penanganan jangka pendek yang kita tahu sejauh ini di wilayah Bengawan Jero yang terdampak, belum ada kegiatan (bantuan) secara materiil, seperti bahan pokok dan lainnya. Karena masyarakat situ kesulitan akses untuk melakukan kegiatan sehari-hari, mengingat ketinggian air dan luas banjir hingga kiloan meter,” kata pria yang akrab dipanggil Yoyok itu.
Yoyok meminta agar pemerintah segera mendirikan posko penanganan banjir, pembersihan tumbuhan air (enceng gondok) di sungai serta peninggian jalan. Pemerinta juga diminta mengembalikan fungsi rawa dan waduk atau embung, yang banyak dialih dungsikan. “Karena saat ini banyak rawa yang disewakan,” tandasnya.
Sementara itu, ketua DPRD Lamongan, Abdul Ghofur, usai menemui pengunjuk rasa di gedung DPRD mengatakan, jika pemerintah daerah sejauh ini telah melakukan berbagai upaya dalam penanganan banjir di Bengawan Jero, salah satunya melakukan normalisasi sungai dan embung, meskipun hasilnya banjir masih terjadi pada tahun ini. Bahkan dirasakan semakin besar dari tahun-tahun sebelumnya.
“Pemerintah sejauh ini melalui dinas terkait sudah berupaya maksimal dengan melakukan normalisasi dan sebagainya. Karena debet hujan tahun ini memang sangat tinggi, hingga tanggul-tanggul yang ada tidak bisa menampung hingga jebol,” kata politisi dari fraksi PKB tersebut.
Disinggung terkait koordinasi dengan pemerintah pusat, Abdul Ghofur mengatakan, pemerintah pusat akan mengucurkan anggaran di wilayah rawan banjir itu.
“Tadi dijelaskan Gus Ansori (anggota dewan fraksi Gerindra), kalau pemerintah pusat akan membantu anggaran sekitar Rp 1,5 triliun untuk digunakan normalisasi rawa, sungai dan waduk di sekitar Bengawan Jero. Saat in informasinya pemerintah pusat sudah melakukan lelang-lelang konsultan,” pungkasnya.
Pantauan TerasJatim.com di lapangan, aksi unjuk rasa ini juga dilakukan dengan menyegel pintu gerbang kantor Pemkab setempat. Selain ditemui ketua dan anggota dewan, pengunjuk rasa juga ditemui kepala Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan, Jupri.
Secara keseluruhan, aksi unjuk rasa ini berlangsung tertib hingga selesai dan massa akhirnya membubarkan diri. (Def/Kta/Red/TJ)
