Datangi Acara Paku Integritas KPK, 3 Capres Bicara Pencegahan Korupsi
TerasJatim.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar acara penguatan antikorupsi untuk penyelenggara negara berintegritas (Paku Integritas), di gedung Merah Putih, pada Rabu (17/01/2024) malam.
Dalam acara ini ketiga calon presiden (capres) didampingi calon wakil presiden (Cawapres) masing-masing diberi kesempatan untuk menyampaikan paparannya.
Pada kesempatan pertama, Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, mengaku akan mengembalikan KPK menjadi institusi yang memiliki kekuatan dan kemampuan. Sehingga dapat menindak seluruh pelanggaran korupsi, baik di pusat maupun daerah yang selama ini masih tumbuh subur.
“Aspeknya apa, satu undang-undangnya. Agar KPK berwibawa lagi seperti dulu,” kata Anies.
Anies berkomitmen untuk merevisi UU KPK guna mengembalikan lembaga antirasuah tersebut menjadi kuat. Selain itu, ia berjanji akan menaikkan standard etika KPK dalam merekrut pimpinan, staf, dan karyawan.
Sementara, Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, membandingkan gaji pejabat tinggi di Indonesia yang dinilai rawan adanya potensi untuk korupsi. Dia menyinggung gaji pejabat di Indonesia yang menurutnya masih sangat rendah, jika dibanding negara lain.
Di negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris, kata dia, gaji hakim sangat tinggi. Tak hanya itu, jabatan mereka sudah dijamin seumur hidup.
“Pejabat yang pegang anggaran besar, kualitas hidupnya harus sesuai. Gaji direksi perusahaan swasta sekarang jauh lebih besar dari Panglima TNI, Dirjen yang pegang anggaran triliunan, Ini keyakinan saya, kita akan tingkatkan semua gaji pejabat,” ucap dia.
Selanjutnya, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyebut sejumlah cara pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Ganjar menyampaikan pengalamannya pada tahun 2014 lalu, saat dirinya bertemu dan berdialog dengan seorang pegawai rendahan yang terindikasi melakukan korupsi. Kepadanya, Ganjar bertanya bagaimana cara korupsi.
Menurut Ganjar, perlu dilakukan digitalisasi sistem keuangan, serta transparansi anggaran yang harus dikontrol oleh pemimpin tertinggi.
Selain itu, Ganjar menginginkan agar KPK tidak bisa diintervensi oleh siapapun, sehingga KPK benar-benar independen.
Ganjar menambahkan, perlunya pengawasan terhadap kekayaan pejabat yang tidak sesuai dengan LHKPN
Dia pun menegaskan, jika para koruptor harus dihukum berat dan di tempatkan di Nusa Kambangan. “Nusa Kambangan tempat terbaik bagi koruptor,” tandas dia. (Kta/Red/TJ)
