Dapat Skor 0, 16 Peserta Ujian Perangkat Desa di Bojonegoro Lapor Presiden
TerasJatim.com, Bojonegoro – Belasan peserta yang mendapatkan skor 0 (nol) dalam Ujian Pengisian Perangkat Desa (UPPerades) yang digelar serentak se-Kabupaten Bojonegoro Jatim akhir bulan lalu terus menuntut pihak Universitas Negeri Semarang (UNNES) selaku penyelenggara ujian yang mereka anggap bertindak sewenang-sewenang.
Muh Nastain (40), salah satu peserta mengatakan, sebelumnya dirinya sempat melayangkan pengaduan ke Bupati Bojonegoro H Suyoto. Namun dengan enteng Suyoto menjawab bahwa kemungkinan besar peserta yang mendapat skor 0 itu tidak menuliskan tanggal lahir dan kode soal.
Baginya, jawaban orang nomor satu di Pemkab Bojonegoro itu dianggap tak logis. Lantaran semua peserta yakin telah mengisinya.
“Maka hari ini saya dan teman lainnya berjumlah 16 orang mengadukan pernyataan kepada Bapak Presidem. Karena sebelumnya juga sudah melayangkan surat kepada Mendagri RI dan Gubenur Jawa Timur tapi tidak ada tanggapan dan tindak lanjutnya,” ungkapnya kepada TerasJatim.com, Kamis (30/11) malam.
Lebih lanjut ia mengaku, surat penyataan bersama itu merupakan bentuk kekecewaan atas ketidakadilan dan kesewenang-wenangan penyelenggra ujian perangkat desa karena memberikan nilai 0 (nol) pada peserta yang hadir dan jelas-jelas menjawab soal yang diujikan.
“Bukankah itu sebuah tindakan sewenang-wenang karena kami semua telah hadir dan mengisi soal ujian pada lembar jawaban sesuai arahan. Masa nilainya nol, seolah-olah kami ini peserta yang tidak bisa baca tulis saja,” gerutunya.
Padahal, lanjut dia lagi, dalam Tatib Ujian Tulis Perangkat Desa tahun 2017 pada nomor 17 itu menyebutkan, peserta yang tidak mengikuti seleksi ujian tulis perangkat desa diberikan nilai 0 (nol). Juga peserta yang melanggar larangan pada nomor 18 poin f, yakni membawa naskah soal ujian dan LJK keluar dari ruang ujian, dan poin g disebutkan bagi peserta yang menggantikan atau digantikan orang lain langsung dikeluarkan dan diberikan nilai 0.
“Artinya bahwa hanya peserta yang tidak hadir dan melanggar atau menggantikan atau digantikan orang lain yang layak diberikan nilai nol.” tegasnya yang dibenarkan Kuslan, teman senasibnya asal Kecamatan Kanor.
Terkait jawaban Bupati Suyoto sebelumnya yang mereka anggap tidak logis tersebut karena jika LJK tidak terbaca maka tim koreksi harus mengkoreksinya dengan manual atau dengan image scanner. Di foto dulu LJK-nya kemudian disalin ke LJK kosong.
“Jadi tim tak perlu khawatir dianggap berbuat curang, karena ada dua alat pemindai dalam pengkoreksian LJK yakni Optic Scanner untuk LJK yang bisa terbaca dan Image Scanner untuk LJK yang tidak terbaca atau rusak fatal. Bukan lantas LJK yang tidak terbaca lalu didiskualifikasi dan divonis dengan angka nol seperti itu,” sahut Kuslan.
Sementara itu, Rohman Dwi Jayanto (31), peserta yang berskor nol dari Desa Talun, Kecamatan Sumberrejo dan Sriwijayani (21), peserta dari Desa Pohbogo, mengaku sangat kecewa dengan UNNES yang menyalahkan keduanya karena menuliskan kode soal di LJK dengan angka 0.
Pihak UNNES berkelit tidak membuat kode soal empat digit itu dengan angka 0, hanya barkode angka 1 sampai 9.
“Ini tidak masuk akal, karena kode soal kami itu 0233 dan 2206. Berarti Itu bukan kesalahan kami tapi pihak pembuat soal. Kami malah yang dikorbankan dan dirugikan karena mendapat skor nol,” ungkap Rohman dan Sriwijayani.
Kepada TerasJatim.com, para peserta ujian perangkat desa yang mendapatkan nilai 0 itu memastikan telah sepakat memperjuangkan hak-haknya. Yakni hak untuk memperolah keadilan dan penghargaan atas usaha mereka mengisi LJK yang telah dirampas oleh tim penguji dan korektor UNNES yang dianggap bekerja tidak profesional tersebut.
“Ini beban mental yang berat bagi kami. Kami tidak menuntut jadi perangkat desa tapi kami hanya ingin mengetahui berapa nilai kami karena telah mengerjakannya sesuai tatib. Di luaran, kami ini dianggap bodoh karena nilai 0, padahal itu karena tim penguji yang tidak profesional,” pungkasnya. (Saiq/Red/TJ)
