Cegah Konflik di Akar Rumput, Polres Pasuruan Bentuk Polisi RW
TerasJatim.com, Pasuruan – Polres Pasuruan resmi membentuk Polisi RW, yang merupakan program gagasan Markas Besar (Mabes) Polri, untuk meminimalkan konflik atau persoalan di lingkup masyarakat agar tak sampai melebar bahkan viral.
Dalam prakteknya, para polisi yang disebar ke seluruh RW di wilayah hukum Polres Pasuruan ini diharapkan mampu berdialog serta membahas permasalahan apa saja yang sedang bergejolak di masyarakat, sekaligus diakhiri dengan problem solving atau solusinya.
Kapolres Pasuruan, AKBP Bayu Pratama Gubunagi mengatakan, konsep dari program ini adalah satu polisi satu RW yang diberi tugas khusus sebagai mediator alias fasilitator masyarakat di tingkat RW.
Rencananya, seluruh RW akan menjadi sasaran kegiatan Polisi RW. Hanya saja, karena keterbatasan personel, maka Polres Pasuruan baru bisa menargetkan sekitar 800-an RW alias 40% dari total jumlah RW di 17 kecamatan di Kabupaten Pasuruan.
“Ya karena jumlah polisi yang terbatas, maka kami targetkan 40% dari 2.086 RW di 17 kecamatan se-Kabupaten Pasuruan yang masuk wilayah kami. Total kira-kira ada 800 RW yang jadi sasaran program ini,” ujarnya, Jumat (19/05/2023).
Dijelaskan Bayu, dari ratusan RW yang menjadi sasaran target, rata-rata diprioritaskan di wilayah yang jumlah Babinkamtibmasnya terbatas. Hal tersebut sengaja dilakukan untuk menguatkan peran Babinkamtibmas agar bisa membantu masyarakat yang tengah memiliki permasalahan dan harus segera dicarikan solusinya.
“Ada beberapa indikator yang kita tentukan untuk menentukn RW mana yang jadi RW binaan. Kita lebih ke daerah yang jumlah Babinkamtibmasnya terbatas. Bukan tumpang tindih ya, tapi malah menguatkan peran babinkamtibmas itu sendiri,” ungkapnya.
Dengan hadirnya Polisi RW, ke depan diharapkan tidak ada lagi isu-isu kecil di masyarakat yang jadi viral hingga melebar sampai menasional. Sebaliknya, permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan maksimal di tingkatan RW.
“Untuk jangka panjang, polisi bisa meredam berbagai persoalan yang ada di lingkungan hingga di tingkat RW tak sampai melebar menjadi isu nasional,” tutup Bayu. (Luk/Kta/Red/TJ)
