Camat Kepohbaru Bojonegoro Akan Telusuri Kasus Penyimpangan Kades Pejok
TerasJatim.com, Bojonegoro – Kasus dugaan penyelewengan dana hibah Provinsi Jatim 2016 di Desa Pejok, Kecamatan Kepohbaru, Bojonegoro, Jatim, yang berbuntut pemerasan dua oknum wartawan bodrek beberapa hari lalu hingga kini masih menjadi perbincangan warga.
Hasil investigasi TerasJatim.com menyebutkan, tak sedikit warga Desa Pejok yang mengatakan bahwa Sri Hartini, Kades Pejok, itu diduga kuat memang telah melakukan penyalahgunaan wewenang dalam program Jalan Lain menuju Mandiri Sejahtera (Jalin Matra) 2016 yang tak lain adalah hibah provinsi dimaksud.
“Ora karu-karuan soal bantuan Jalin Matra itu. Yang pasti pengelolaannya tidak sesuai aturan main yang disosialisaikan sebelumnya,” ungkap salah satu warga yang enggan disebutkan namanya, Senin (27/03).
Jalin Matra dengan program bantuan ternak kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) untuk Desa Pejok 2016 berjumlah 200 paket lebih dengan rincian nilai bantuan Rp2,5 juta/RTSM yang diterimakan berupa ternak sesuai kebutuhan penerima bantuan.
“Sesuai sosialisasi, setiap RTSM akan menerima ternak dengan anggaran Rp2,5 juta. Dengan rincian Rp2 juta untuk beli ternak, Rp500 ribunya untuk beli pakan,” terangnya.
Namun pada prakteknya, semua berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan saat sosialisasi. Semua diatur oleh Kades, bahkan pembelian ternak juga dihandle oleh Kades sehingga diduga kuat ada mark up harga ternak yang berujung tidak sesuainya spec yang ditentukan.
Ternak kambing misalnya. Boro-boro sesuai spec dengan estimasi anggaran Rp1 juta/ekor, malah diduga kuat harga 2 ekor kambing yang diterimakan ke RTSM hanya berkisar Rp800 ribu. Belum lagi pengadaan pakan yang diduga kuat juga penuh rekayasa dan mengambil untung berlipat.
“Gak tepak kabeh pokok’e. Masa kambing ‘bungsruten’ (kurus kering,Red) kok katanya seharga Rp1 juta/ekor. Gak masuk akal blas,” tutur warga yang mengaku dulunya termasuk tim sukses Kades dengan nada nggrundel.
Tak hanya itu saja, Kades Pejok juga dinilai telah lalai atau bahkan diduga sengaja tidak menggarap bangunan fisik sarana dan prasarana umum di sejumlah titik yang bersumber dari DD dan ADD 2016 alias difiktifkan.
Belum lagi santernya pergunjingan warga desa setempat terkait simpang siurnya biaya pengajuan sertipikat tanah melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) yang juga terbilang kontroversial dan menyalahi kesepakatan bersama.
“Pejok sini dapat jatah Prona 1600 bidang paket sertifikat, tapi ya begitu dalam prakteknya juga tidak sesuai kesepakatan saat sosialisasi antara warga, Pemdes, BPN dan Kejaksaan saat pembentukan panitia dan sosialisasi sebelumnya,” lanjut dia.
Walaupun Prona itu gratis, tetapi warga selaku pemohon sepakat untuk mengeluarkan uang ganti patok, jasa angkut tenaga kasar, kertas, materai dan sebagainya senilai Rp750 ribu sebagai bentuk kontribusi suka rela. Tetapi sayang, pada perjalanannya ada ratusan pemohon mengeluarkan biaya antara Rp2 juta hingga Rp5 juta.
“Itu akal-akalan Kades untuk mencari untung. Yang bayar jutaan itu adalah warga yang mengurus sertifikat secara mandiri tahun sebelumnya sebelum ada jatah Prona, tapi diakal dimasukkan ke Prona oleh Kades,” sahut warga lainnya yang juga kecewa.
Warga mengaku hanya bisa pasrah dan berharap supaya pihak Inspektorat, BPK dan penegak hukum lainnya segera turun untuk menyelidiki segala bentuk dugaan kebobrokan dan dugaan penyalah gunaan wewenang di Desa Pejok ini.
“Sebenarnya kami telah berkali-kali mengirimkan sms terkait hal ini kepada camat dan lainnya, namun belum membuahkan hasil dan belum ada tanggapan berarti,” imbuhnya.
Sementara itu, Camat Kepohbaru, Gunardi yang dikonfirmasi TerasJatim.com mengaku belum pernah menerima SMS pengaduan dari warga atas sejumlah dugaan penyimpangan Kades Pejok tersebut. Namun begitu, ia akan menelurusi kebenaran dugaan tersebut.
“Perlu kita telusuri kebenarannya bila terbukti ada penyimpangan kita lakukan pemeriksaan,” jawab camat melalui saluran WA pribadinya. (Saiq/Red/TJ)
