Bupati Munjidah Buka Musrenbang RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2024
TerasJatim.com, Jombang – Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab, hadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten di Kecamatan Jogoroto, Selasa (31/01/2023) pagi. Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Bappeda Kabupaten Jombang, Kepala DPMD, Kepala Dinas Sosial, dan Kepala OPD terkait lainnya. Sementara Dari jajaran kecamatan, tampak Camat Jogoroto dan Forkopimca, tokoh agama dan tokoh masyarakat, perwakilan dari organisasi perempuan dan kemasyarakatan (Muslimat, Fatayat, Aisyiyah, PKK), kepala desa, delegasi desa, kepala UPTD, dan kepala sekolah.
Disampaikan Bupati Mundjidah, beberapa kebijakan pembangunan daerah untuk penyusunan perencanaan tahun 2024 mengalami beberapa penyempurnaan, antara lain kebijakan kegiatan prioritas yang diharapkan lebih bermanfaat dan berbagi peran dengan sumber pendanaan lain, seperti ADD, DD maupun pendapatan desa, yang difokuskan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, penanganan kemiskinan ekstrim, peningkatan derajat kesehatan, peningkatan sarana prasarana ibadah, dan peningkatan layanan publik melalui digitalisasi layanan sampai tingkat desa.
“Selain itu, kebijakan kegiatan prioritas kecamatan di tahun 2024 kami anggarkan melalui program Pagi Indikatif Kewilayahan (PIK), dimana program tersebut difokuskan untuk infrastruktur yang mendukung
peningkatan perekonomian, dengan tujuan mengurangi kesenjangan antar wilayah, dengan memperhatikan indikator pembangunan di kecamatan, yaitu luas wilayah, jumlah penduduk miskin, jumlah desa, keterjangkauan wilayah, status indeks desa membangun, dan kawasan strategis. Ini tentunya mendasar dari indikator pembangunan tersebut, juga jumlah besaran anggaran setiap kecamatan berbeda-beda,” tutur Bupati Mundjidah.
Kecamatan Jogoroto pada tahun 2024, mendapat alokasi anggaran PIK sebesar Rp.1.012.808.840. Alokasi tersebut diprioritaskan untuk kegiatan infrastruktur. “Anggaran tersebut bisa dialokasi melalui rapat Musrenbang yang kita lakukan sekarang dengan mekanisme persetujuan bersama atas usulan prioritas yang disepakati melalui Musrenbang Desa atau Pra Musrenbang di Kecamatan,” ujarnya.
“Kami berharap adanya program pagu indikatif kewilayahan ini, pembangunan kewilayahan di Kabupaten Jombang dapat dirasakan oleh semua masyarakat, dan mampu untuk meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas program serta kegiatan perangkat daerah dengan aspirasi kebutuhan masyarakat,” imbuhnya.
Bupati juga menunjukkan berbagai perubahan dan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Jombang selama kurun waktu 4 tahun terakhir. Secara umum disampaikan dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp.24.105.545.816, baik untuk penerima bantuan dan jaminan kesehatan nasional, serta bantuan sosial kepada masyarakat miskin di Kecamatan Jogoroto tahun 2022 sebanyak 2.784 jiwa. Selain itu juga untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jombang dari sebesar 71,86% pada tahun 2018, meningkat menjadi 74,05% pada tahun 2022.
Kemudian, mengalokasikan anggaran Rp.200 juta perdesa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Jombang dalam bidang pelayanan pendidikan dengan rehabilitasi gedung, pembangunan gedung baru, pengadaan buku dan alat peraga, serta pemerataan guru dan peningkatan kualitas guru serta kualitas pendidikan yang ditunjukkan dengan capaian akreditasi sekolah yang semakin tinggi dari tahun ke tahun.
Tak hanya itu, juga pengalokasian honorarium bagi GTT dan PTT serta guru PAUD, bantuan hibah kepada sekolah swasta, serta keberhasilan dalam berbagai lomba di tingkat Provinsi Jatim dalam pelayanan kesehatan. Selanjutnya, beberapa program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang yang telah dilaksanakan untuk
meningkatkan angka harapan hidup, antara lain: program pencegahan dan penanganan gizi buruk dan stunting, pengadaan sarana prasarana posbindu, program desa siaga aktif, peningkatan fasilitas pelayanan di puskesmas, dan fasilitas rujukan di RSUD Jombang dan RSUD Ploso yang semakin baik.
Lalu, peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat melalui program bulaga, buleksa, digitalisasi layanan sampai tingkat desa, dan memberikan kemudahan perijinan yang cepat, mudah, transparan, serta
bantuan permodalan usaha melalui program Kurda dari Bank Jombang, peningkatan usaha mikro dan industri kecil mikro melalui fasilitasi sarana usaha bagi kepala rumah tangga perempuan miskin, serta pemberian sarana prasarana usaha dan pelatihan.
Percepatan penanganan infrastruktur dasar juga merupakan fokus pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta untuk meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dalam rangka menjadikan agrobisnis sebagai penyangga perekonomian daerah, di antaranya pembangunan jalan usaha tani, pembangunan jaringan irigasi tingkat usaha tani, dan pengadaan pupuk bokashi atau kompos.
Di bidang infrastruktur pemukiman dari 400.995 KK, ada sebanyak 361.077 KK yang sudah mendapatkan akses air minum layak sampai tahun 2022, dimana telah dilakukan penanganan sebanyak 14.907 KK dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Selain itu, pemberian bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni mulai dari tahun 2018 sampai tahun 2022 sudah terealisasi sebanyak 12.450 unit. Sedangkan penyediaan sarana prasarana jamban sehat bagi masyarakat sudah terealisasi sebanyak 20.408 unit dari tahun 2018 sampai tahun 2022.
“Di bidang pengelolaan keuangan dan perencanaan, Alhamdulillah Pemkab Jombang mampu
mempertahankan predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) dari BPK dari tahun 2013-2021 atau 9 tahun berturut-turut dan meraih penghargaan “Sakip Award” Kabupaten Jombang tahun 2022 dengan memperoleh predikat BB atau sangat baik, yang artinya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah semakin baik,” sebutnya.
“Juga terdapat peningkatan dan pembangunan sarana prasarana tempat ibadah sebagai upaya membentuk masyarakat Jombang yang berkarakter, serta masih banyak lagi program-program pembangunan daerah yang dilaksanakan selama tahun 2018 sampai tahun 2022,” urainya.
Bupati menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras tanpa pamrih yang ditunjukkan oleh seluruh lapisan masyarakat dan perangkat daerah atas semua capaian yang ada. “Kami menyadari, disamping keberhasilan dan kemajuan pembangunan, tentunya masih terdapat hal-hal yang perlu terus ditingkatkan dan disempurnakan. Kita yakin dengan semangat kebersamaan dan persatuan, semua kendala dan kekurangan itu akan dapat diselesaikan dengan baik,” harapnya.
Melalui forum musrenbang ini, Bupati berharap dapat menghasilkan masukan, usulan, maupun saran-saran serta partisipasi masyarakat, guna mewujudkan proses perencanaan pembangunan yang lebih baik dan mewujudkan pemerataan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. “Tahun 2024 merupakan awal dari perencanaan menengah dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026, yang nantinya akan dipimpin oleh seorang pejabat Bupati, hal itu tetap menjadi semangat kita bersama untuk menjadikan Jombang semakin maju, religius, dan berkarakter,” harapnya. (Abu/Red/TJ/Adv)
