Bupati Jember Kembali Tak Hadiri Undangan Pansus Tambang DPRD Jatim
TerasJatim.com, Surabaya – Bupati Jember dr Faida kembali mangkir dari undangan rapat Pansus Tambang DPRD Jawa Timur.
Faida mewakilkan undangan tersebut ke Plt Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Jember, Bambang Hariono dan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM Kabupaten Jember, Achmad Sudiyono serta Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni.
Mangkirnya Faida untuk yang keempat kalinya ini diungkapkan Ketua Pansus Tambang DPRD Jatim Ahmad Hadinudin. “Iya Bupati Jember tidak hadir. Padahal bupati lainnya seperti Gresik hadir,” ucap Hadi, Senin (09/05).
Terkait dengan alasan absennya Bupati, Hadi mendapat konfirmasi bahwa Faida sedang rapat membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jember.
“Kami menyesalkan absennya Bupati Jember ini karena surat sudah kami kirim 10 hari yang lalu. Kegiatan Bupati Jember di sana juga kan tidak signifikan dan bisa diganti lain waktu. Seharusnya Bupati bisa memilih mana yang prioritas,” jelasnya.
Belum lagi, sejumlah anggota DPRD Jatim sebelumnya sudah bertemu dengan bupati dan menyatakan kesiapannya untuk hadir dalam Pansus Tambang. Namun, ternyata kembali tidak hadir dengan alasan tersebut.
“Sebenarnya pertemuan ini menjadi koordinasi terakhir dengan daerah sebelum hasil pansus disampaikan kepada Pimpinan DPRD Jember. Tetapi kita hargai, meskipun yang mewakili tidak bisa mengambil policy,” sesal Hadi.
Dia juga mengaku baru mengetahui adanya carut marut mengenai pengelolaan tambang di Jember. Selain masalah Gunung Sadeng yang hanya memberikan retribusi yang sangat kecil yakni sebesar Rp 1.000 per ton, pihaknya juga baru saja mendapatkan informasi bahwa banyak tambang liar di Jember.
“Tidak ada standar baku penarikan retribusi tambang liar itu. Tetapi, Pemkab Jember melakukan tarikan retribusi kepada penambang liar. Ini kan tidak benar. Pak Sekkab Jember juga mengakui itu,” terangnya.
Terkait dengan absennya bupati hingga yang keempat kalinya ini, pihaknya akan memberikan catatan khusus untuk Jember dan bisa ditinggal untuk rekomendasi pertambangan daerah. (Luk/Red/TJ/detikcom)
