Bersama Turunkan Angka Stunting, Menuju Jombang Yang Berkarakter dan Berdaya Saing

Bersama Turunkan Angka Stunting, Menuju Jombang Yang Berkarakter dan Berdaya Saing

TerasJatim.com, Jombang – Sarasehan Ketua TP PKK desa/kelurahan se-Kabupaten Jombang Jatim, digelar selama 3 hari, mulai Selasa (29/03/21) hingga Rabu (31/03/21).

Kegiatan tersebut setiap harinya diikuti oleh 7 kecamatan yang diundang ibu ketua TP PKK kecamatan beserta ibu TP PKK desa/kelurahan.

Kegiatan yang bertempat di aula Desa Mojongapit Kecamatan Jombang itu menghadirkan narasumber dari tenaga ahli P3MD Kabupaten Jombang dan ibu ketua TP PKK Kabupaten Jombang, Wiwin Isnawati Sumrambah.

Kepala DInas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), melalui Kasie Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat, Nuning Fitriana mengatakan, Kabupaten Jombang di tahun 2021, merupakan kabupaten locus stunting. Dengan kegiatan ini diharapkan ketua TP PKK desa dan kelurahan ikut bersama-sama untuk melaksanakan percepatan penurunan stunting dengan kegiatan PKK yang ada di desa masing-masing.

Hari ini, terdapat 2 narasumber yang dihadirkan, masing-masing dari tenaga ahli P3MD Kabupaten Jombang, dengan materi peran TP PKK desa/kelurahan dalam konvergensi pencegahan stunting di desa/kelurahan, serta perencanaan penganggaran Dana Desa (DD) untuk kegiatan PKK. Sedangkan narasumber yang kedua dari Ketua TP PKK Kabupaten Jombang, dengan mengambil materi penguatan kelembagaan PKK.

Tahun 2021 di Kabupaten Jombang ada 11 desa yang masuk locus stunting, 20 desa yang angka stuntingnya tinggi yang tersebar di 11 kecamatan. Diharapkan peran PKK, khususnya di Pokja 1V bidang kesehatan, bisa menunjang percepatan penurunan angka stunting. Misalnya dengan kegiatan pelatihan untuk pengukuran bayi, makanan tambahan untuk bayi stunting. Sedangkan anggaran kegiatan pemberdayaan PKK dapar diambilkan dari Dana Desa (DD).

Ketua TP PKK Kabupaten Jombang, Wiwin Isnawati Sumrambah mengatakan, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah desa, yang digarapkan ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

“PKK merupakan organisasi kemasyarakatan yang bermitra dengan pemerintah, yang dikelola secara berjenjang dari tingkat bawah Dasawisma, RT/RW, desa, kecamatan, kabupaten, propinsi sampai dengan pusat. Ini untuk mewujudkan keluarga sejahtera dari, oleh dan untuk masyarakat,” papar Wiwin.

“Pengurus TP PKK tidak wajib atau harus perempuan, tapi bisa laki-laki yang anggotanya adalah para relawan yang tidak menerima gaji, namun mereka bersedia meluangkan sebagaian waktunya untuk kegiatan PKK,” tuturnya (Abu/Kta/Red/TJ/Adv)

Subscribe

Terimakasih Telah Berlangganan Berita Teras Jatim