Banyak Keluhan Upah di Bawah UMK, Pihak Disnakertrans Situbondo Menjawab

Banyak Keluhan Upah di Bawah UMK, Pihak Disnakertrans Situbondo Menjawab

TerasJatim.com, Situbondo – Banyaknya kritikan dari sejumlah kalangn termasuk keluhan dari sejumlah pekerja PT WOM di Situbondo yang sempat mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Situbondo, mendapat tanggapan dari pejabat terkait.

Kepada TerasJatim.com, Kepala Disnakertrans Situbondo, Junaidi menyampaikan, sesuai  SK Gubernur Jawa Timur, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Situbondo tahun 2018 mendatang sebesar Rp1.616 ribu.

Dirinya meminta seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Situbondo untuk membayar gaji karyawannya sesuai ketentuan UMK yang sudah ditetapkan.

“Apabila masih ada para pekerja yang mendapat upah tak sesuai besaran UMK, bisa melaporkan,” jelas Junaidi, Jumat (22/12).

Ditegaskan oleh Junaidi,  sesuai ketentuan perundang-undangan, setiap perusahaan harus membayar gaji karyawannya sesuai UMK.

Jika perusahaan tidak mampu, bisa mengajukan penangguhan ke Gubernur Jawa Timur melalui Disnaker setempat, dengan syarat melampirkan hasil audit keuangan perusahaan terakhir.

Lebih jauh Junaidi mengatakan, batas akhir pengajuan penangguhan UMK yaitu tanggal 21 Desember 2017 kemarin. Namun pihaknya menjelaskan, hingga batas akhir masa pengajuan penangguhan UMK, belum ada perusahaan di Situbondo yang mengajukan upaya penangguhan.

Dengan demikian, setiap perusahaan di Situbondo berarti sudah mampu membayar gaji karyawannya sesuai UMK.

Junaidi mengaku akan terus memantau sistem pengupahan  karyawan di semua perusahaan. Jika ternyata ada perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan UMK, karyawan bisa melapor ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Junaidi menambahkan, pihaknya berkewajiban memfasilitasi agar hak-hak karyawan terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Selain upaya mediasi, Junaidi mengaku bisa meminta bantuan dari dewan pengawas provinsi.

“Jika perusahaan tetap tak memenuhi tuntutan karyawannya, dan dari hasil kajian dewan pengawas tersebut bisa jadi akan ditindak lanjuti melalui gugatan ke pengadilan,” imbuh Juanaidi.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah anggota DPRD Situbondo mengkritisi Pemkab Situbondo yang membayar gaji Tenaga Harian Lepas (THLP) di lingkungan pemkab tak sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Disamping itu, keluhan dari para pekerja yang menuntut PT WOM yang berlokasi di Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo, untuk menggaji karyawannya sesuai dengan UMK. Diman saat ini mereka hanya menerima gaji harian sebesar Rp50 ribu. (Edo/Kta/Red/TJ)

Subscribe

Terimakasih Telah Berlangganan Berita Teras Jatim