Banyak BLT UMKM Yang Hangus, DPRD Lamongan Akan Panggil BNI
TerasJatim.com, Lamongan – Sebagian besar warga penerima bantuan BLT UMKM di Kabupaten Lamongan Jatim, mengeluhkan realisasi bantuan tahap pertama dari Kementerian Koperasi dan UKM RI. Pasalnya, bantuan senilai Rp2,4 juta yang seharusnya turun sejak akhir tahun lalu, baru diketahui sekitar akhir April kemarin. Bahkan uang bantuan tersebut sudah dinyatakan hangus (tidak bisa diambil).
“Kami sudah menanyakan ke BNI, dan katanya memang dapat, tapi sudah hangus karena tidak segera diambil,” kata seorang penjual makanan kecil yang juga sebagai penerima manfaat bantuan tersebut, Senin (03/05/21).
“Kalau gak salah sekitar bulan November lalu kami dikasih tahu sama pihak Koperasi Mekar (Kec. Mantup), kalau kami dapat bantuan, asalkan kami harus melunasi dulu uang pinjaman di koperasi itu. Akhirnya sekitar bulan April kami mendapatkan informasi dari teman kalau kami dapat. Dan kami pun tanyakan ke BNI, ternyata memang dapat, tapi hangus dan sudah dikembalikan ke kas negara,” lanjutnya.
Persoalan yang sama juga dialami, HM, warga Tambakrigadung Kecamatan Tikung, yang memiliki usaha kios dan makanan. Ia juga mengaku jika baru mengetahui bantuan itu dari tetangganya. “Begitu tahu saya langsung tanyakan ke kantor Mekar di Gresik. Tapi pihak Mekar lepas tangan dan disuruh tanyakan ke BNI,” terang HM.
Para penerima manfaat mengaku, jika tahap selanjutnya mereka bisa menerima sebesar Rp1,2 juta dengan syarat pengajuan pembukaan blokir. “Di BNI kami ditunjukkan nomor rekening dan syaratnya kami disuruh minta surat kehilangan buku rekening dan ATM ke kantor polisi. Lalu kami diminta kembali lagi ke BNI untuk membuka blokiran rekening,” lanjutnya.
Ditanya kapan realisasi bantuan Rp1,2 juta itu, mereka mengatakan jika harus menunggu 1 bulan. “Katanya baru bisa di ambil satu bulan berikutnya, terhitung sejak dibukanya blokir. Karena harus nunggu ATM nya jadi,” imbuhnya.
Sementara, menanggapi hal tersebut, anggota Komisi B DPRD Lamongan, Ansory menegaskan, pihaknya akan memanggil BNI untuk dimintai penjelasan terkait persoalan warga tersebut. Pihak legislatif akan mencari tahu duduk persoalan realisasi bantuan di tengah pandemi Covid-19 itu.
“Insyallah minggu depan, kita akan panggil pihak BNI,” tegasnya. (Kta/Red/TJ)
