Banggar DPRD Minta Optimalisasi Pajak
TerasJatim.com– Lamongan – Pemerintah Daerah Lamongan (selasa siang 19/10) melakukan MoU terkait Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2016 dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2016 oleh Bupati Lamongan Bersama Pimpinan DPRD di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Lamongan.
Acara Tersebut dilakukan Setelah melalui Surat Bupati Lamongan pada tanggal 7 Oktober 2015 Nomor 045.2/822/413.202/2015 yang telah disampaikan melalui Penyampaian Dokumen Rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016.
Dan pada 19 Oktober telah dilakukan Rapat Badan Anggaran Internal untuk validasi hasil pembahasan Rapat Banggar baik internal maupun bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Dari Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2016 tersebut, telah ditetapkan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 diproyeksikan sebesar Rp. 2.136.540.510.554,42 yang meliputi, Belanja Daerah diproyeksikan Rp. 2.141.940.510.554,42, sehingga diproyeksikan akan terjadi defisit sebesar Rp. 5.400.000.000. Sedangkan Penerimaan Pembiayaan diproyeksikan sebser Rp. 32.500.000.000 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 27.100.000.000 sehingga Pembiayaan Netto dapat menutup defisit dan pada akhirnya SiLPA tahun berkenaan adalah Nol.
Ketua DPRD Kaharudin melalui Juru Bicaranya Mutoyo, menyampaikan hasil pembahasan bersama antara Badan Anggaran dengan Tim Anggaran,meminta Pemerintah Daerah melakukan optimalisasi beberapa obyek pajak dan retribusi daerah diantaranya Pajak Warung dan Restoran, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Galian C, Retribusi Parkir, dan Retribusi di Pasar Ikan.
Sementara itu, di bidang pendidikan agar Pemerintah Daerah menertibkan sekolah negeri yang kerap melakukan pungutan atau iuran sekolah di luar ketentuan yang berlaku serta memberikan perhatian kepada sekolah berkebutuhan khusus (SDLB/SLTPLB),” Ungkap Mutoyo.
Hasil Pembahasan Banggar dan TAPD juga meminta agar pembangunan infrastruktur memperhatikan skala prioritas, kualitas, asas keadilan maupun pemerataan dan memberikan beberapa penekanan pada SKPD yang membawahi urusan Pekerjaan Umum.
Terhadap pemberlakuan Keputusan Bupati tentang Zona Nilai Pasar Tanah (ZNPT) Badan Anggaran juga meminta agar Pemerintah Daerah melakukan kajian hukum dan pertimbangan penerapannya dengan hati-hati dan tepat karena cukup memberatkan masyarakat.
Badan Anggaran juga berharap agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pembangunan Pendopo Kecamatan Solokuro untuk yang kondisinya saat ini kurang layak untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Mereka juga memandang perlu menaikkan gaji kepala desa sesuai dengan UMK mengingat tugas dan tanggungjawab yang diemban. Tak hanya itu Badan Anggaran juga mengusulkan agar Pemerintah Daerah meningkatkan Tunjangan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). (Crus/YJ)
