Aktivis Pertanyakan Tranparansi Bantuan Hibah di Bangkalan
TerasJatim.com, Bangkalan – Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan yang memberikan bantuan hibah ke sejumlah lembaga keagamaan maupun pendidikan non formal, seperti lembaga pondok pesantren, madrasah, masjid dan mushola, ditanggapi sejumlah pihak. Salah satunya aktivis lembaga swadaya masyarakat setempat.
“Mudah-mudahan cara itu dapat meningkatkan peran aktif lembaga-lembaga tersebut untuk pembangunan di Kabupaten Bangkalan,” ujar ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Bangkalan, Moch Hosen, Selasa (15/12/20).
Selain mengapresiasi, Hosen juga mempertanyakan transparansi anggaran yang telah dihibahkan oleh Pemkab Bangkalan tersebut.
“Kita wajib tahu transparansi anggaran bantuan yang dihibahkan itu apakah dari APBD ataukah APBN. Padahal kan sudah penutupan anggaran, maka semuanya harus clear,” sambungnya.
Selain itu, pihaknya berharap agar bantuan hibah tersebut dapat dibagikan secara merata, mengingat pandemi Covid-19 melanda semua lembaga atau bahkan semua warga masyarakat Bangkalan.
“Mestinya bantuan hibah tersebut diberikan secara merata ke semua lembaga yang ada, supaya mereka merasa diperhatikan dan tetap terlindungi,” tambahnya.
Sebelumnya, dikutip dari halaman www.bangkalankab.go.id, Pemkab Bangkalan telah menggelontorkan dana bantuan hibah ke 214 lembaga keagamaan dan pendidikan non formal di Kabupaten Bangkalan senilai 2,1 milyar, Senin (14/12/20).
Dari 214 lembaga tersebut, rinciannya 153 lembaga Madrasah Diniyah dengan total anggaran sebesar Rp 1.550.000.000, 35 lembaga Masjid dengan total anggaran sebesar Rp 420.000.000, Mushola 12 lembaga dengan total anggaran sebesar Rp 75.000.000, serta 14 lembaga Pondok Pesantren dengan total anggaran sebesar Rp 115.000.000. Sehingga total keseluruhan dana bantuan hibah yang digelontorkan Pemkab Bangkalan sebesar Rp 2.150.000.000. (Ono/Kta/Red/TJ)
