34 Ribu Penerima BPNT di Blitar Belum Terima Kartu ATM
TerasJatim.com, Blitar – Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik, dan hanya digunakan untuk membeli pangan di warung yang telah disediakan oleh pemerintah.
Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM secara tepat sasaran dan tepat waktu.
Program BPNT ini dilaksanakan mulai tahun 2018 ini. Proses penerimaan bantuan ini melalui ATM yang diberikan kepada KPM dari Pemerintah Daerah. Namun sampai saat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar masih belum memberikan kartu ATM ini kepada ribuan penerima BPNT.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Blitar, Romelan mengatakan, program BPNT yang seharusnya sudah diterapkan sejak Maret lalu, faktanya hingga kini belum terealisasi. Ia pun berdalih, bahwa hal ini disebabkan karena belum semua penerima bantuan pangan non tunai menerima kartu ATM dari bank yang telah ditunjuk.
“Kalau dari total penerima bantuan pangan non tunai sebanyak 77.165 penerima manfaat, baru sekitar 43 ribu penerima yang sudah mendapatkan kartu ATM. Sehingga sisanya sekitar 34 ribu penerima sama sekali belum mendapatkan kartu ATM,” kata Romelan, Selasa (03/04).
Lebih lanjut Romelan menjelaskan, sambil meyelesaikan pendistribusian kartu ATM yang tersisa, pihaknya juga masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat soal penerapan bantuan pangan non tunai ini.
“Ya tentu untuk saat ini masyarakat penerima bantuan pangan non tunai masih menerima bantuan tunai, yakni rastra atau beras sejahtera yang digulirkan setiap bulan sekali,” pungkasnya.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Komisi IV DPRD kabupaten Blitar, Gatot Darwoto mengatakan, bahwa era modern ini semuanya sudah menuju ke arah tekhnologi yang lebih maju. Namun ia menyadari masih banyak masyarakat yang belum memahami tekhnologi yang berkembang saat ini. Sehingga masyarakat juga harus proaktif untuk menanyakan kepada pihak desa.
Selain itu, pihak Dinas Sosial juga harus terus mendampingi masyarakat penerima BPNT yang belum memahami cara penggunaannya. “Kita mendukung kebijakan pemeintah terkait program BPNT ini. Tapi masyarakat harus terus didampingi, karena tidak semua penerima BPNT bisa memahami cara penggunaannya,” kata Gatot.
Politisi PDI Perjuangan ini juga meminta kepada Dinas Sosial, untuk terus menggali data penerima BPNT, agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. Selain itu, masih adanya ribuan penerima BPNT yang belum menerima kartu ATM, ia berharap Dinas Sosial bisa cepat menyelesaikannya agar program pemerintah pusat ini bisa segera terealisasi. (Mfh/Kta/Red/TJ)
