15 Anggota BKSAP-DPR RI Kunjungi Bojonegoro

15 Anggota BKSAP-DPR RI Kunjungi Bojonegoro

TerasJatim.com, Bojonegoro – 15 Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (BKSAP-DPR RI), Selasa (23/08),  melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur.

Kunjungan ini dalam rangka untuk mengetahui pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di Kabupaten Bojonegoro.

15 Anggota BKASP DPR RI ini dipimpin oleh Nurhayati Ali Asegaf yang juga Ketua Panitia Kerja DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, dan diterima langsung oleh Bupati Bojonegoro H. Suyoto.

Selain itu, 15 anggota DPR RI ini juga melakukan audiensi dengan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Yanuar Nugroho, Deputi II Staf ahli Keprisidenan yang juga mantan negosiator SDGs mengatakan, SDGs adalah produk politik global 139 negara yang bersepakat menandatangani pada bulan September tahun lalu.

“SDGs  tidak hanya pemerintah, namun juga legislatif. Di dalam SDGs problem pembangunan demikian komplek. Saat ini persiapan Perpres tentang SDGs sudah disusun dan di dalamnya memuat tiga hal penting yakni kerangka regulasi, instruksi dan akuntabilitas,” jelas Yanuar.

Sementara menurut Nurhayati Ali Asegaf, dalam berkomunikasi terkait SDGs harus menggunakan istilah lokal sehingga masyarakat merasakan ini adalah amanat UU dan bukan sekedar janji presiden atau pemerintah.

“SDGs jangan dibawa ke ranah politik, namun hanya untuk kepentingan rakyat dengan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Nurhayati.

Pentingnya keterlibatan parlemen saat SDGs sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Dan seyogyanya agar dibentuk sekretariat bersama yang melibatkan semua unsur di dalamnya, “Peran DPR atau parlemen. pemerintah pusat, daerah kabupaten/kota tidak menerapkan bahasa asing dan tetap menggunakan istilah lokal,” imbuh Nurhayati

Sementara Vena Melinda tertarik dengan DAK yang diberikan kepada pelajar SLTA di Bojonegoro. Dia juga menanyakan terkait dana tersebut yang tidak dialokasikan untuk jenjang SD dan pendidikan non formal.

Sementara itu, menanggapi berbagai pertanyaan, Bupati Bojonegoro Suyoto mengatakan, pihaknya setuju jika bahasa lokal atau Indonesia dipergunakan dalam komunikasi dalam SDGs, Menurutnya, SDGs adalah cara komunikasi dengan dunia global sekaligus mandat UUD 1945.

Menanggapi tentang DAK Pendidikan, Kang Yoto sapaan akrab Bupati Suyoto menjelaskan, dana yang disediakan oleh pemerintah pusat untuk sekolah tingkat  dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama dirasa sudah cukup,.namun untuk jenjang sekolah menegah tingkat atas, masih dibutuhkan biaya.

Sedangkan sistem penyaluran DAK Pendidikan dengan separuh cash dan separuh ditransfer di sekolah, hal ini masih memerlukan formula yang tepat agar tidak disalahgunakan.

Sementara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, menurut Kang Yoto, Pemkab Bojonegoro membuka peluang investasi dengan menerapkan Upah Umum Pedesaan (UUP) sebesar Rp 1.005.000 untuk mendorong iklim investasi di daerah pedesaan.

“Manusia harus tumbuh dan berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, termasuk warga pedesaan,” tegasnya/. (Eko/Red/TJ)

Subscribe

Terimakasih Telah Berlangganan Berita Teras Jatim