Warga di Mojokerto Keluhkan Kebijakan Full Day School
TerasJatim.com, Mojokerto – Pemberlakuan sekolah sehari penuh (full day school) ternyata berdampak pada lembaga pendidikan non formal seperti Taman Pendidikan Alquran (TPQ). Bahkan di Kota Mojokerto, TPQ menjadi sepi karena siswanya kelelahan setelah sekolah seharian.
Karena itu, warga Kedung Mulang RT14/RW04 Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto mendesak kepada pemerintah khususnya Pemprov Jatim supaya meninjau ulang kebijakan full day school.
“Di sini TPQ itu jam 4 sore. Sedangkan anak-anak baru pulang sekolah dan sudah capek,” tutur warga kepada anggota DPRD Jatim Renville Antonio, saat melakukan reses ketiga tahun 2018, Sabtu (17/11) kemarin.
Menanggapi keluhan warga, wakil ketua Komisi C DPRD Jatim itu mengaku ikut prihatin. Sebab dia juga mengalami hal yang sama dialami oleh anaknya sehingga terkadang merasa kasihan dan terpaksa sedikit memaksa anak agar supaya ikut mengaji ke TPQ, meski tahu kalau anaknya belum istirahat usai sekolah.
“Saya juga sama. Anak saya capek pulang sekolah. Tapi bagaimana lagi, tetap saya paksa mengaji setelah Maghrib,” katanya.
Ia menambahkan, TPQ juga tidak bisa dilaksanakan usai Maghrib, karena pada waktu itu digunakan untuk sekolah diniyah (sekolah mendalami agama). “Meski bukan termasuk bidang saya, ini aspirasi yang sangat baik dan nanti tetap akan kami sampaikan kepada komisi yang membidangi,” katanya.
Keluhan lain yang muncul dalam reses itu adalah soal infrastruktur. Hal itu malah disebutkan Renville tanpa menunggu pertanyaan warga. “Meskipun belum ditanyakan, saya tahu pasti salah satu yang diminta adalah pengaspalan jalan ini dan pelengsengan di belakang situ,” kelakar Renville.
Warga yang lain juga mengeluhkan sebagian besar wakil rakyat seperti kacang lupa pada kulitnya. “Ungkapan kacang lupa kulitnya itu sulit hilang karena munculnya sangat subjektif. Anggota Dewan itu dianggap bisa menyelesaikan semua masalah. Bahkan sampai urusan pribadi ada yang minta bantuan,” imbuh Renville.
Ia mencontohkan, ada 497 orang yang meminta bantuan untuk memasukkan anaknya sekolah. “Tidak mungkin saya bisa memenuhi semua permintaan pribadi semacam itu. Tapi alhamdulillah, tahun 2019 mendatang SMA/SMK di Jatim gratis. Anggarannya akan ditandatangi DPRD Jatim bulan ini,” pungkasnya. (Jnr/Kta/Red/TJ)
