Terkait Kematian Warga Beruntun, Komnas HAM Terjunkan Tim di Tuban
TerasJatim.com, Tuban – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dikabarkan sejak Selasa (12/04) kemarin, sudah menerjunkan timnya terkait meninggalnya 61 warga dalam rentang waktu 45 hari, yang terjadi di Desa Karanglo, Kecamatan Kerek, Kabuopaten Tuban, Jawa Timur.
Tim yang berjumlah tujuh personel tersebut disebar ke beberapa tempat untuk mencari data dan fakta di lapangan, yang dianggap mendukung proses investigasi, termasuk ke beberapa desa yang dinilai masuk dalam ring satu perusahaan semen, yang banyak berdiri di daerah tersebut.
“Kami ada tujuh orang, yang langsung berangkat dari Jakarta sejak Senin (11/04) kemarin. Namun, kami baru efektif bekerja mencari dan mengumpulkan data di lapangan, mulai hari Selasa (12/04),” ujar Hartono, salah satu personel tim Komnas HAM, seperti dilansir Kompas.com, Rabu (13/04).
“Tujuan kami memang tidak hanya menguak fenomena di Desa Karanglo, tetapi juga desa lain yang ada di ring satu mengenai dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan semen,” lanjutnya.
Tim Komnas HAM dibagi menjadi dua tim. Tim pertama, fokus mencari data pengakuan dari keluarga korban yang meninggal dunia. Dan satu tim lainnya memfokuskan pencarian data terkait dampak-dampak dari aktivitas perusahaan semen dan pertambangan. Menurut jadwal, tim akan bekerja sampai hari ini, Kamis (14/04).
“Kami sudah bertemu dengan Kepala Desa Karanglo (Sunandar), tetapi mohon maaf data dan fakta yang sudah kami temukan belum bisa kami beberkan saat ini. Sebab, data dan fakta yang kami temukan baru akan dapat kami beberkan kepada publik setelah kami bertemu dengan Bupati dan jajaran Muspika setempat,” ucap Hartono.
Rencananya hari ini tim Komnas HAM bersama dengan perwakilan dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jatim akan bertemu dengan Bupati dan jajaran Muspika Tuban bertepatan dengan hari terakhir tugas tim Komnas HAM di Tuban.
Pada praktiknya di lapangan dalam mencari data dan fakta, tim juga didampingi oleh salah satu Komisioner Komnas HAM, Muhammad Nurkhoiron, yang ikut bergabung mulai Rabu, (13/04).
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Walhi Jatim Ony Mahardika mengatakan, pihaknya sengaja merangkul Komnas HAM agar dapat mengetahui secara langsung data dan fakta yang terjadi di lapangan terkait fenomena tersebut.
Data dan fakta yang akan ditemukan oleh tim dari Komnas HAM nantinya akan dijadikan sebagai pembanding hasil yang sudah ditemukan oleh Walhi Jatim. (Kta/Red/TJ)
