Tak Dirumat Pemerintah, KIM Bojonegoro “Ngelokro”

Tak Dirumat Pemerintah, KIM Bojonegoro “Ngelokro”

TerasJatim.com, Bojonegoro  – Tidak adanya regulasi dan anggaran yang jelas dari Pemkab Bojonegoro, membuat Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang digadang-gadang mampu menjadi sumber informasi dari, oleh dan untuk masyarakat melalui internet guna transparansi kinerja pemerintahan menjadi ‘ngelokro‘ alias mati kutu.

Pasalnya, untuk mengupdate informasi di ranah IT tersebut, praktis dibutuhkan piranti teknologi yang memadai dan tentu saja menyiapkan jaringan internet yang berbasis WiFi yang membutuhkan biaya tidak sedikit. Belum lagi urusan perawatan dan servis piranti yang sewaktu-waktu mengalami kerusakan.

Menyikapi hal itu, Forum Komunikasi KIM Bojonegoro (FKKB) memutuskan untuk melakukan hearing dengan pihak Komisi A DPRD Bojonegoro. Namun sebelum pelaksanaan hearing, FKKB bersama Dinas Kominfo Bojonegoro, melakukan rapat persiapan hari ini.

“Kami melakukan penyusunan materi hearing dengan Komisi A terkait persoalan yang kami hadapi,” ungkap salah satu pengurus FKKB, Ahmad Awaludin, Kamis (5/11) di Dinkominfo Bojonegoro.

Rapat persiapan sendiri dihadiri sejumlah pegiat KIM dari sejumlah kecamatan. Antara lain, Sumberejo, Kepohbaru, Purwosari, Kota Bojonegoro dan Temayang bersama Kabid Jarkom Dinkominfo, Djoko S.

Menurut Awaludin, selama ini KIM tak terurus karena persoalan ketidakjelasan regulasi sehingga berdampak pada ketidak jelasan alokasi anggaran yang tentu saja berakibat mandeknya kegiatan pemutakhiran data informasi dari desa yang sebenarnya sangat penting diketahui masyarakat.

Nek ngene carane, KIM tidak akan bisa tumbuh maksimal karena kurang adanya perhatian soal pembinaan dan pendanaan yang jelas dari pemerintah desa hingga pemerintah kabupaten. Kita lihat saja hasil hearing yang dijadwalkan tanggal 25 November nanti,” pungkasnya. (Saiq/TJ)

Subscribe

Terimakasih Telah Berlangganan Berita Teras Jatim