Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Tak Ada Toleransi Bagi Koruptor Yang Larikan Hasil Korupsinya ke LN

Tak Ada Toleransi Bagi Koruptor Yang Larikan Hasil Korupsinya ke LN

TerasJatim.com – Pemerintah tidak akan mentoleransi pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor, yang melarikan uang hasil korupsinya ke luar negeri.

Hal ini ditegaskan Presiden Jokowi, saat berbicara pada Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) dan Peresmian Pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Tahun 2018, Selasa (4/12) pagi.

Ia menyebutkan, pemerintah sekarang sudah pada tahap akhir untuk menandatangani Mutual Legal Assistance (MLA) antara Indonesia dengan pemerintah Swiss. “MLA ini merupakan legal platform untuk mengejar uang hasil korupsi dan money laundering yang disembunyikan di luar negeri,” katanya.

Jokowi menegaskan, korupsi adalah korupsi, dan tidak bisa diganti dengan nama lain. Untuk itu, pemberantasan korupsi harus terus ditingkatkan baik berupa penindakan maupun pencegahan.

“Gerakan ini harus menjadi sebuah gerakan bangsa, gerakan kita bersama-sama, baik yang dilakukan oleh institusi negara, civil society maupun masyarakat luas,” ujarnya.

Jokowi menambahkan, hal ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk membangun Indonesia yang bebas dari korupsi dan sekaligus untuk membangun Indonesia maju yang produktif yang inovatif yang efisien.

Pemerintah, lanjut Presiden, terus berupaya memaksimalkan upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Hal ini dilakukan melalui pelayanan berbasis elektronik seperti e-tilang, e-samsat termasuk penggunaan e-procurement, e-budgeting, maupun e-planning.

“Sistem pengaduan masyarakat seperti saber pungli, kita lihat sangat disambut antusias oleh masyarakat kecil, lebih dari 36 ribu aduan. Dan masih banyak lagi beberapa inovasi yang telah kita lakukan bersama,” ungkapnya.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, lanjut Presiden, merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk membangun sistem pencegahan yang lebih komprehensif dan sistematis.

“Perpres ini menempatkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai Koordinator Tim Nasional Pencegahan Korupsi,” sambung Jokowi.

Selain itu, telah pula terbit Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Sekali lagi hal ini adalah bagian dari partisipasi masyarakat yang tentu saja pemberian penghargaan tersebut harus melalui proses karena ini banyak yang bertanya ke saya,” ujar Presiden Jokowi.

Di tengah upaya untuk memberantas korupsi, upaya membangun cara kerja yang cepat dan efisien adalah sebuah keharusan. Presiden mengingatkan, dunia menghadapi tantangan yang semakin kompleks, persaingan pun juga semakin ketat.

“Dalam dunia yang berubah sangat cepat, kecepatan merupakan kata kunci terpenting untuk memenangkan kompetisi. Sekali lagi,kecepatan merupakan kata kunci terpenting untuk memenangkan kompetisi,” ujarnya.

Menurut Presiden, yang besar belum tentu mengalahkan yang kecil, yang kaya belum tentu mengalahkan yang miskin. Tetapi yang cepatlah yang pasti akan mengalahkan yang lambat, dan yang berani berinovasilah yang akan mengalahkan yang sekedar menjalankan rutinitas yang monoton.

Oleh karena itu, Presiden mengajak semua pihak untuk membangun ekosistem agar bisa melangkah lebih cepat. “Pangkas proses yang panjang, baik di kementerian, di lembaga, di kabupaten, di kota, di provinsi. Pangkas regulasi yang mempersulit langkah yang membuat jebakan-jebakan kesalahan. Lakukan debirokratisasi dan tingkatkan efisiensi serta selalu berorientasi pada goal, hasil, goal-oriented, bukan prosedur-oriented,” pintanya.

Ia menegaskan, upaya untuk membangun ekosistem yang mendukung efisiensi dan inovasi tersebut harus menjadi bagian yang terintegrasi dalam pemberantasan korupsi, dan harus menjadi agenda yang dikerjakan bersama termasuk antara pemerintah dengan KPK.

Presiden memberikan contoh dalam pelayanan publik, jika sistem pelayanan sederhana cepat dan transparan maka tidak ada relevansi untuk menyuap. “Sekali lagi kalau pelayanannya sederhana, cepat dan transparan, maka tidak ada relevansinya untuk menyuap,” tandasnya. (Her/Kta/Red/TJ)

Subscribe

Terimakasih Telah Berlangganan Berita Teras Jatim