Sindroma Adem-Panas Menteri
TerasJatim.com – Kebanyakan dari kita kalau ditanya, siapa saja pejabat yang hari-hari ini terkena syndrome “adem-panas” ? Pasti jawabanya berbeda-beda. Tapi buat saya, kemungkinan menteri-menterinya Pak Presiden yang hari-hari terakhir ini bisa jadi agak sedikit galau. Itupun tidak semua menteri.
Sebab selama ini, banyak nama-nama menteri yang menurut kacamata publik layak untuk segera diganti, tapi pada akhirnya masih tetap selamat, dan sampai sekarang mereka masih menjabat dan menikmati fasilitas seorang menteri. Konon kabarnya, selain semua karena murni pertimbangan politis seorang presiden, banyak menteri yang pada posisinya dipengaruhi oleh dukungan subyektif yang kuat dari beberapa elit, termasuk partai politik.
Setelah beberapa waktu lalu Presiden mengganti dan menggeser kabinetnya, atau yang disebut sebagai reshuffle kabinet jilid I, kali ini, kembali isu reshuffle kabinet jilid II terus menguat. Hal ini didasari atas tingkat kepuasan publik dan evaluasi kinerjanya setelah lebih dari setahun pemerintahan Jokowi-JK dinilai masih belum menghasilkan banyak kemajuan.
Beberapa pos kementerian sudah mulai santer diusulkan untuk diganti, seperti halnya pos Jaksa Agung, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menpora, Menkumham dan juga Menteri BUMN.
Nama-nama menteri yang menjadi sasaran tembak untuk diganti, sudah mulai diulik-ulik. Sebut saja Mentri BUMN Rini Soemarno. Wanita energik ini, memang secara kekuatan politik, dianggap rapuh, karena tidak mempunyai sandaran yang cukup dari back up-an parpol. Selama ini, Bu Rini, sapaan Menteri BUMN ini, direkrut oleh Presiden Jokowi, dikondisikan dari unsur profesional yang non partisan.
Goyangan kepada Menteri satu ini lumayan berjalan lama, dan semakin hari semakin kencang. Tidak saja dari politisi PDI-P di senayan, tapi terdengar juga suara nyaringnya politisi dari partai lain, termasuk Fadli Zon, politisi dari partai Gerindra yang notabene anggota partai di luar koalisi pemerintahan.
Sebagai rakyat kecil kita tentu tidak memahami apa sebenarnya yang terjadi di kalangan elit. Banyak yang menganggap bahwa kebijakan Menteri Rini ini cenderung liberal, dan jauh dari visi misi Presiden Jokowi. Sebagian politisi menyebut, bahwa Menteri Rini dalam hal koordinasi dan loyalitasnya terhadap pemerintah, dianggap rendah.
Bukan kali ini saja hal-hal minor yang ditujukan kepada wanita paruh baya ini terdengar sampai ke publik. Beberapa waktu lalu, sempat terdengar isu, bahwa Menteri Rini dianggap menghina kewibawaan Presiden dengan ucapannya.
Begitu juga saat sebelum diangkat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Nama Rini sempat di kaitkan dengan beberapa kasus korupsi, seperti kasus pembelian pesawat tempur Sukhoi dan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Rini juga diduga masuk dalam daftar cekal KPK.
Meski begitu, semuanya masih sebatas dugaan, dan faktanya, Rini tetap terpilih sebagai menteri BUMN dan hingga saat ini masih kokoh sebagai pemimpin kementrian yang oleh sebagian besar masyarakat, disebut sebagai kementrian paling basah.
Buat saya pribadi, dalam tataran profil, Bu Rini adalah pribadi yang tangguh dalam mengatasi kegaduhan yang selama ini berada pada lingkaran keseharianya. Untuk ukuran seorang wanita yang sudah mulai senja, dan sudah mendapatkan segalanya, rasanya agak terlalu sulit untuk mencari tahu apa motivasinya untuk tetap nyaman di lingkaran politik kekuasaan. Sebab kita semua mengetahui, bahwa tidak gampang orang profesional dan non partai, yang bisa dengan mudah beradaptasi dengan elit kekuasaan saat ini. Tentu tidak mudah untuk mengatasi gesekan-gesekan yang setiap hari ditemuinya. Banyak contoh, pribadi yang dikenal hebat dan profesional, ketika memasuki dunia “persilatan” kekuasaan, mereka merasa tidak happy dan pada akhirnya meminta mundur dengan berbagai macam pertimbangan dan alasannya.
Yang pasti, apapun yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi terhadap kabinetnya, layak untuk tetap didukung dan dihargai. Apa Bu Rini akan diganti atau justru dipertahankan, begitu juga dengan nama-nama menteri yang lain, semuanya adalah hak prerogatif presiden yang memang secara undang-undang telah diberikan.
Siapapun menterinya, apakah dari kalangan profesional atau politisi partai, mereka adalah menteri dan pembantu presiden, yang seharusnya bekerja keras untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya, bukan untuk kesejahteraan kalangan dan golongannya, apalagi untuk kemakmuran partainya.
Selamat menikmati sindroma adem panas.
Salam Kaji Taufan
