Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Setiyono Ditahan KPK, Wawali Jadi Plt Walikota Pasuruan

Setiyono Ditahan KPK, Wawali Jadi Plt Walikota Pasuruan

TerasJatim.com, Surabaya – Pasca ditetapkannya status Walikota Pasuruan, Setiyono, sebagai tersangka dan kini telah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Gubernur Jatim H. Soekarwo, secara resmi menyerahkan Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Pasuruan kepada Wakil Walikota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo.

Penyerahan SK Plt Walikota dengan Nomor 131.425/1806/011.2/2018 itu dilakukan di Kantor Gubernur Jatim, Jalaan Pahlawan 110 Surabaya, Senin (08/10).

Dalam penyerahan SK Plt tersebut, tampak Sekdaprov Jatim, para Kepala Dinas dan Biro di lingkup OPD Jatim, Forkopimda Kota Pasuruan, diantaranya Dandim, Wakapolres, Kajari, Ketua DPRD, dan Sekda Kota Pasuruan.

Dalam kesempatan ini, Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim mengatakan, penyerahan SK Plt ini untuk melaksanakan amanah pada Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Th. 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menekankan bahwa tidak boleh ada kekosongan dalam pemerintahan.

“Jadi pelayanan publik harus tetap berjalan, kegiatan pemerintahan pun demikian, seperti belanja pemerintah, menggaji pegawai, membayar listrik, dan sebagainya” katanya.

Dengan berlakunya SK tersebut, lanjut Pakde Karwo, maka Raharto Teno Prasetyo dapat menjalankan tugas dan wewenang sebagai Walikota Pasuruan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan tetap berkoordinasi dengan Walikota H. Setiyono selama menjalankan tugas dan wewenang.

“Plt Walikota juga harus melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota H. Setiyono. Selain itu, juga melakukan monitoring terhadap kasus OTT dan melaporkan perkembangannya kepada Mendagri” lanjutnya.

Ditemui wartawan usai penyerahan SK, Plt Walikota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo menegaskan, pihaknya siap menjalankan amanah dari Gubernur Jatim. Sebagai langkah awal, dirinya akan segera berkoordinasi dengan Forkopimda Kota Pasuruan, khususnya DPRD, dan menjalankan kembali roda pemerintahan di wilayahnya.

Saat ini, dengan telah diterimanya SK Plt. maka Plt. Walikota dapat menjalankan fungsi di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. khusus untuk hal hal tertentu yang telah diatur dalam undang-undang harus mendapatkan ijin Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Sebelumnya, Walikota Pasuruan, Setiyono ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan penerimaan suap proyek belanja modal gedung dan bangunan pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu – Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT–KUMKM), di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemkot Pasuruan.

Selain Setiyono, ada 3 orang lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka, masing-masing Plh Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan, Dwi Fitri Nur Cahyo, Wahyu Tri Hardianto,Staf Kelurahan Purut Rejo dan M. Baqir, rekanan yang disebut sebagai pemberi suap.

Mereka kini tengah menjalani proses hukum dan sudah ditahan oleh KPK. (Ah/Luk/Kta/Red/TJ)

Subscribe

Terimakasih Telah Berlangganan Berita Teras Jatim