Selain Serahkan SK Pengelolahan Hutan, Presiden Resmikan Masjid Agung di Madiun
TerasJatim.com, Madiun – Presiden Jokowi menargetkan hingga tahun 2019 nanti, pemerintah akan memberikan Surat Keputusan (SK) Pengelolaan Lahan Kehutanan Sosial untuk 4,3 juta hektar lahan di seluruh Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan sambutan di Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Dungus Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun Jatim, Senin (06/11) pagi.
Dalam acara tersebut, Presiden memberikan SK lahan untuk 1.800 hektar kepada gabungan kelompok tani (Gapoktan).
Presiden menambahkan, jika petani sudah memiliki sertifikat, ke depan dapat memanfaatkannya dengan baik. Apalagi, lahan yang diberikan, sudah berstatus hukum dan dapat dimanfaatkan selama 35 tahun.
“Kalau sudah punya sertifikat, kan petani bisa tenang. Saya titip, lahannya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Petani tinggal garap saja. Jangan senang dulu dan jangan kaget kalau 6 bulan lagi saya cek ke sini. Tadi sudah ada perjanjian di awal, kalau lahannya tidak produktif, maka akan dicabut,” ungkapnya.
Presiden memberikan keleluasaan bagi petani untuk memanfaatkan lahan, baik ditanami iles-iles, coklat maupun jagung.
Dengan demikian, petani Indonesia nantinya diharapkan dapat mengekspor hasil hutan ke luar negeri. Apalagi, pemerintah telah menutup impor jagung dari luar negeri sejak tahun 2015 lalu. Dengan demikian, harga jagung kering kini naik menjadi Rp3.500 hingga Rp4.000 perkilogramnya.
“Kita sudah stop impor jagung mulai tahun 2015, sehingga harganya naik. Dulu kita impor di awal tahun 2015 itu sampai 3,6 juta ton jagung, dan sekarang sudah disupplay oleh petani dalam negeri. Bahkan harga jagung minimal sesuai SK Presiden yang saya terbitkan itu sekitar Rp2.700,” tandasnya.
Selain di KPH Dungus, Presiden juga dijadwalkan akan meresmikan Masjid Agung Quba di pusat pemerintahan Kabupaten Madiun yang baru di wilayah Mejayan Madiun.
Tampak mendampingi Presiden, selain Menteri LHK Siti Nurbaya, juga terlihat Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Jatim, Kapolda Jatim, Pangdam V Brawijaya, dan Bupati Madiun Muhtarom. (Bud/Kta/Red/TJ/KBRN)
