Selain PNS Belum Gajian, APBD 2017 Kabupaten Jember Terancam Tak Disahkan
TerasJatim.com, Jember – Pemerintahan Kabupaten Jember, Jawa Timur tengah dirundung berbagai persoalan. Selain aparatur sipil negara (ASN) belum gajian, Kabupaten Jember juga belum mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017.
Dilansir dari Metrotvnews, rapat Tim Anggaran Pemkab dan Badan Anggaran DPRD Jember mengalami deadlock dua kali. “Karena mempersoalkan keabsahan jabatan Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Kabupaten Jember Bambang Hariono,” kata Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni di Jember, Rabu (11/01).
Pembahasan evaluasi APBD 2017 yang kedua kalinya pada Selasa (10/01) kembali gagal setelah pada rapat pertama pada Senin (09/01) sempat ditunda dua kali. Bambang Hariono tidak bisa menunjukkan SK Bupati Jember tentang penunjukkan dirinya sebagai Plt Sekkab.
Ia mengatakan, batas waktu terakhir yang diberikan oleh Gubernur Jawa Timur untuk pembahasan evaluasi APBD 2017 yakni hari ini. Sehingga pihak DPRD berharap Bambang Hariono bisa menunjukkan SK persetujuan Gubernur Jatim terkait penunjukkannya sebagai Plt Sekkab Jember.
“Kalau sampai tujuh hari setelah hasil evaluasi Gubernur Jatim terhadap APBD 2017 yang diterima DPRD Jember belum dilakukan pembahasan, APBD Jember 2017 terancam batal demi hukum dan tidak bisa disahkan,” tuturnya.
Pihaknya akan melaporkan kronologi persoalan ini ke Gubernur agar tidak ada persepsi bahwa DPRD Jember menghambat pembahasan.
Terpisah, Gubernur Jatim Soekarwo menyebut atas keterlambatan itu, DPRD dan Bupati Jember mendapat peringatan dan sanksi tegas dari Menteri Dalam Negeri. Sanksi berupa tidak menerima gaji selama enam bulan berturut-turut.
Soekarwo juga menyinggung ASN di jajaran Pemkab Jember belum terima gaji. Penyebabnya, pemkab belum melantik Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru.
“Pemprov enggak boleh ikut campur, karena itu kewenangannya di pemda,” tandasnya. (Luk/Red/TJ)
