Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Resmi Pimpin Jatim, Inilah Program 99 Hari Pertama Khofifah-Emil

Resmi Pimpin Jatim, Inilah Program 99 Hari Pertama Khofifah-Emil

TerasJatim.com – Setelah resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim periode 2019-2024, Khofifah Indar Parawansa bersama Emil Elistianto Dardak, mengaku sudah memiliki program kerja untuk 99 hari kepemimpinannya di Jatim. Program kerja tersebut dibagi dalam 3 periode, yaitu periode 33 hari pertama, kedua dan ketiga.

“Ada hal-hal yang kita sebetulnya bisa lakukan pada tataran percepatan respon yang dilaporkan disampaikan oleh masyarakat. Jadi, kita berharap bahwa comment room saat ini koordinasinya ada di Kominfo  itu bisa menyatukan layanan-layanan dan termasuk adalah percepatan-percepatan respon lewat sistem yang kita sebut CETAR atau Cepat, Tanggap dan Responsif,” kata Khofifah yang didampingi Emil, usai dilantik di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (13/02/19) sore.

CETAR, lanjut Khofifah,  terkait dengan PIRT, terkait dengan izin POM, terkait dengan izin sertifikasi halal. Untuk layanan kesehatan, Khofifah mengaku melihat waiting list dari layanan-layanan kesehatan terutama misalnya kanker, jantung dan seterusnya.

Ia menyebutkan, Jatim mempunyai 2 teaching hospital, yaitu RSUD Dr. Soetomo Surabaya dan RSUD Saiful Anwar Malang. Khofifah berharap tahun ini Pemprov Jatim bisa meluaskan rumah sakit milik Pemprov di Pamekasan, dari tipe C menjadi Tipe B. Dengan demikian, masyarakat Madura bisa mendapatkan percepatan layanan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.

Beberapa hal terkait layanan kesehatan lainnya akan dimaksimalkan, karena ini seiring dengan IPM (Indeks Pembangunan Manusia), yang saat ini Jatim masih terendah diantara provinsi se-Jawa.

Untuk layanan pendidikan, saat ini Guru Tidak Tetap (GTT) yang masih PTT (Pegawai Tidak Tetap) di Jatim tercatat 21.700. Dari jumlah tersebut yang sudah dapat support dari APBD Provinsi baru 7.800.

“Insyallah APBD tahun ini sudah semuanya ter-cover. Itu adalah hasil koordinasi yang sangat baik antara kami, saya dan Pak Emil dengan Pakdhe Karwo (Soekarwo, Gubernur Jatim periode 2014-2019, red),” terangnya, seraya menambahkan hal itu  akan menjadi bagian dari 33 hari pertama.

Penurunan Kemiskinan

Terkait dalam koordinasi dengan Pakde Karwo itu, menurut  Khofifah, adalah bagaimana percepatan penurunan kemiskinan yang lebih signifikan. Ia menjelaskan semenjak diputuskan oleh KPUD Jatim sebagai pemenang Pilkada, dirinya telah bersilaturahim dengan Wakil Presiden dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengenai masalah kemiskinan yang akut di pedesaan di Jatim itu.

Menurutnya, penyebabnya antara lain adalah beban lansia (lanjut usia) di keluarga miskin. Karena itu, Pemprov Jatim ingin mengintervensi lansia di keluarga miskin yang berumur di atas 70 tahun lewat PKH (Program Keluarga Harapan) Plus.

“Ini ada 50.000 PKH Plus yang kita intervensi melalui lansia di keluarga miskin, yang insyaallah itu juga bisa menjadi bagian di 33 hari pertama,” ujar Khofifah.

Diakui Khofifah, Pemprov Jatim sebetulnya punya program yang berbasis APBD. Namun ia berharap ada yang menggunakan format Non APBD, dengan melibat banyak volunteer yang ikut tergerak untuk melakukan adopsi Sungai Brantas.

“Artinya begini, ada 2,9 juta diapers (pengganti popok) bayi yang dipakai tiap hari di Jatim. Dari 2,9 juta itu, datanya 1,2 juta itu dibuang di sungai. Maka kita ingin ada 99 jembatan yang kita ingin turun, nah ini yang non APBD saya ingin mengajak para volunteer termasuk juga ada CSR perusahaan, karena kita butuh tempat-tempat sampah seperti truk atau tronton yang kita ingin pastikan itu berada di 99 jembatan,” jelas Khofifah.

Untuk itu, Khofifah menginginkan ketika selesai Car Free Day masyarakat bisa bersama bersih-bersih sungai. Lebih dari itu, ia berharap bahwa diapers yang habis dipakai bayi, tidak lagi dibuang di sungai. Karena itu, lanjut Khofifah, program air bersih, sungai bersih lewat adopsi sungai Brantas sudah dirumuskan dalam program 99 hari.

“Saya ingin sampaikan teman-teman tidak semua program di 99 hari itu hasil dari RAPBD ada yang Non APBD. Artinya, bahwa partisipasi masyarakat Jatim yang sudah sangat baik kita ingin itu akan terus bisa dibangun sinergitas di antara seluruh elemen supaya seperti yang adopsi Sungai Berantas meskipun non APBD ini juga bisa sukses,” tegas mantan Menteri Sosial Kabinet Kerja ini.

Selain itu, ia menyebut ada juga program produk pesantren modern. Ia mengatakan, pihaknya sudah melakukan identifikasi banyak sekali pesantren yang punya SMK, sudah punya produk-produk tapi kadang kurang higienis, kadang packaging-nya kurang bagus. Pemprov, lanjut Khoffah, sedang melakukan identifikasi dan diharapkan pada 33 hari pertama bisa melakukan maksimalisasi verifikasi itu.

“Pada 33 hari kedua paling tidak ini sudah bisa jalan, karena menurutnya banyak sekali yang ingin support, ingin jadi Ibu asuh ingin jadi Bapak asuh. Artinya, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, partnership menjadi bagian penting tidak semua bisa kita andalkan dari APBD,” tandas Khofifah. (Her/Kta/Red/TJ)

Subscribe

Terimakasih Telah Berlangganan Berita Teras Jatim