Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Penyebar Hoax dan Ujaran Kebencian Akan Ditindak Keras dan Tegas

Penyebar Hoax dan Ujaran Kebencian Akan Ditindak Keras dan Tegas

TerasJatim.com – Jelang perhelatan pilkada serentak 2018 dan pemilihan umum tahun 2019, pemerintah akan mencermati setiap penyebaran hoax serta ujaran kebencian.

Menko Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto mengatakan, pemerintah akan menindak tegas siapa saja yang terbukti membuat serta menyebarkan berita hoax dan ujaran kebencian.

“Kita akan tangkap. Kita tidak peduli lagi sekarang kepada unsur-unsur masyarakat, perorangan yang nyata-nyata melanggar hukum, yang nyata-nyata mengganggu ketertiban umum, dan nyata-nyata mengacaukan program pemerintah bersama rakyat,” tandasnya, usai membuka rapar koordinasi nasional persiapan Pemilukada di Jakarta, Selasa (20/02).

Menurutnya, saat ini pemerintah telah menyiapkan perangkat khusus berteknologi tinggi, yang mampu mendeteksi asal usul penyebaran kabar hoax maupun ujaran kebencian. “Inikan rahasia (sistem kerja perangkat pendeteksi hoax). Ini akan kita deteksi,” imbuh pria yang juga mantan Pangab ABRI itu.

Sementara, penyebaran kabar hoax dan ujaran kebencian merupakan bagian dari empat faktor yang berpotensi menyebabkan gangguan di masyarakat pada tahun politik seperti saat ini, termasuk pembunuhan karater dan isu SARA.

Di bagian lain Wiranto menyatakan, seluruh pihak diimbau untuk menjalankan perannya dengan baik, guna suksesnya penyelenggaraan pilkada serentak tahun ini dan pemilihan umum 2019.

Wiranto menambahkan, masyarakat sebagai pemilih juga diminta untuk bijak dalam menentukan pilihan, agar siapapun yang terpilih sebagai pemimpin dapat menjalankan amanah rakyat dan menciptakan pembangunan yang berkeadilan bagi rakyat.

“Tahun 2019 akan dilanjutkan dengan Pileg dan Pilpres, dan ini adalah suatu ukuran dari proses demokrasi itu berhasil. Ini milik seluruh bangsa Indonesia. Kalau kita gagal memilih pemimpin, maka pembangunan akan terganggu. Apalagi, jika penyelenggaraannya diwarnai kericuhan, ketidakamanan, ketidakjujuran, bahkan jika ada rakyat yang tidak bisa memilih dengan bebas. Maka, ini akan menciderai demokrasi,” pungkasnya. (Her/Kta/Red/TJ/KBRN)

Subscribe

Terimakasih Telah Berlangganan Berita Teras Jatim