Penunjukan 7 Sub-Blok di Kertosari Situbondo, Warga Tuding Ada Pungli
TerasJatim.com, Situbondo – Warga Desa Kertosari Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, mensinyalir adanya dugaan pungutan liar (pungli), terkait penunjukan 7 orang sub-blok atau petugas pembagi air. Diduga pungli ini dilakukan oleh Himpunan Petani Pemakai Air (Hippa) setempat.
Kepada TerasJatim.com, seorang warga yang mengaku pernah menghubungi salah satu anggota sub-blok, RS, mengatakan, dalam perbincangan lewat telepon tersebut, terungkap jika 7 sub-blok telah dipungut biaya Rp2,5 juta oleh Hippa, dengan dalih untuk kepentingan pembangunan dek (alat buka tutup ai). Namun hingga kini pembangunan dek belum jelas realisasinya.
Sejauh ini sudah ada beberapa sub-blok yang setor Rp2,5 juta ke Hippa, namun ada juga yang masih setor Rp1juta.
“Saya rekam pengakuan dari salah satu sub-blok (RS). Makanya rekaman ini saya jadikan bukti kalau sub-blok memang betul diminta biaya yang katanya untuk pembangunan dek,” ungkap pria yang enggan namanya ditulis, Senin (09/04).
Baca: http://www.terasjatim.com/warga-kertosari-situbondo-protes-penunjukan-7-petugas-sublok/
Terpisah, Ketua Hippa Desa Kertosari Kecamatan Asembagus, Adiyanto mengaku, terkait hal itu sudah pernah dimusyawarahkan bersama semua sub-blok beberapa waktu lalu.
Ia membantah atas tudingan adanya unsur pungli, namuin pungutan tersebut merupakan iuran dari sub-blok untuk membangun dek di area pertanian di desa setempat.
Saat disinggung besaran iuran, pihaknya mengaku belum ada ketentuan yang ditetapkan, karena masih menunggu hasil musyawarah berikutnya.
“Saya masih baru di Hippa, jadi masih harus banyak belajar. Tetapi saya kok merasa risih dengan adanya sebutan pungli. Itu adalah iuran untuk pembangunan dek di area sawah petani,” jelasnya kepada TerasJatim.com, Senin (09/04).
Ia menambahkan, jika ada pengakuan sub-blok yang sudah membayar Rp2.5 juta, dirinya mengaku tidak mengetahuinya. “Kami masih akan melakukan evaluasi dana pembangunan dek itu melalui musyawarah dengan melibatkan semua unsur,” akunya.
Menurutnya, untuk biaya pembangunan dek, pihaknya akan kembali bertemu dengan sub-blok dan melibatkan unsur petani. Pihaknya juga tak akan mempersalahkan berapa besaran iurannya.
“Tergantung uang kas Hippa, apakah sudah mencukupi untuk pembangunan yang ada kaitannya dengan kebutuhan petan. Bila belum cukup, bisa dilakukan iuran dari sub-blok atas kesepakatan bersama yang melibatkan unsur kades dan BPD. Secara mekanisme hal ini tidak ada masalah,” pungkasnya. (Edo/Kta/Red/TJ)
