Pencairan ADD Molor, Kades di Bojonegoro Pontang-Panting
TerasJatim.com, Bojonegoro – Hampir seluruh Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mengeluhkan molornya pencairan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II yang sedianya bakal cair bulan Agustus lalu.
Tak ayal lagi, akibat molornya pencairan itu, selama 4 bulan para Kades beserta perangkat desa gigit jati karena tak menerima gaji sebagai hak pribadi mereka. Selain itu, sejumlah pekerjaan pembangunan fisik di desa juga dipastikan tidak bisa berjalan sesuai rencana.
Salah satu Kades di Kecamatan Baureno, mengaku harus pontang-panting menyelaraskan anggaran desa untuk pengerjaan fisik yang kadung diplot dan sudah mulai digarap sesuai jadwal sebelumnya.
“Ini kan repot namanya. Sama saja desa di-peloro untuk ngatur pembangunan tepat waktu tapi anggaran ndak cair-cair. Terus kita disuruh gimana?,” ujarny, Selasa (27/09).
Tak hanya itu saja, desa selalu diposisikan pada situasi yang tidak menguntungkan. Pasalnya, pihak atas (Pemkab, red) seringkali mau menang sendiri dan menekan desa dalam hal pengelolaan anggaran.
“Manggon salah melulu kita ini. Bayangkan saja, untuk persyaratan pencairan ADD desa sudah ngoyo menyelesaikan pajak dengan segala upaya. Namun nyatanya pencairan molor dengan alasan kurang masuk akal, katanya kas daerah kosong,” sahut Kades lain.
Bahkan beberapa Kades di kecamatan lain yang sempat ditemui TerasJatim.com, malah mengaku mendapatkan informasi bahwa ada yang main-main dengan anggaran ADD itu untuk dipinjamkan kepada pengusaha hiburan di kabupaten setempat. “Tapi itu kabar yang kita terima, entah salah entah benar,” tukasnya.
Seperti yang disampaikan Kabag Pemerintahan Pemkab Bojonegoro, Supi Haryono, melalui media lokal sebelumnya, bahwa sesuai Perbup ADD tahap II akan cair bulan Agustus 2016 lalu. Namun kenyataannya hingga akhir September ini belum ada kepastian kapan anggaran itu bisa dicairkan.
Saat dikonfirmasi TerasJatim.com, Supi mengakui jika ada keterlambatan tentang penyaluran ADD untuk tahap kedua. “Kita sedang menunggu penghitungan ulang dari Dispenda karena dalam PAPBD kemarin DBH Migas yang kita terima mengalami penurunan. Intinya untuk penyaluran ADD tahap kedua sedang di-review. Setelah selesai secepatnya akan disalurkan ke desa-desa,” ujarnya Rabu (28/09).
Saat disinggung tentang kabar yang beredar bahwa anggaran ADD dipinjamkan ke salah satu pengusaha di Bojonegoro, Supi enggan menanggapinya. (Saiq/Red/TJ)
