Pemkab Bojonegoro dan TII, Teken MoU Pencegahan Konflik Kepentingan di Bidang Kesehatan

Pemkab Bojonegoro dan TII, Teken MoU Pencegahan Konflik Kepentingan di Bidang Kesehatan

TerasJatim.com, Bojonegoro – Semangat Open Government Partnership (OGP) tak hanya sekedar tulisan, namun diimplementasikan secara nyata oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur.

Hal ini ditandai dengan adanya penandatanganan kontrak kerjasama (MoU), antara Pemkab Bojonegoro bersama Transparansi Internasional Indonesia (TII), Senin (24/10) di pendopo Malowopati Bojonegoro.

Untuk diketahui TII adalah LSM yang bergerak pada isu anti korupsi yang berafiliasi dengan 99 negara di dunia.

Untuk Kabupaten Bojonegoro sendiri, salah satu SKPD yang mendapatkan kesempatan ini adalah Dinas Kesehatan dan RSUD Sosodoro Djatikusuma Bojonegoro.

Dalam kesempatan ini Sekjen TII, Dadang Trisasongko melakukan audiensi dengan Bupati Bojonegoro terkait pencegahan dan pengendalian konflik kepentingan di sektor kesehatan.

TII di Indonesia untuk sektor kesehatan, telah mengembangkan di wilayah Makasar dan Bojonegoro, sedangkan untuk sektor pendidikan di Makasar dan Surabaya.

Sementara Kabupaten Bojonegoro dipilih TII karena inisitatif dan komitmen kepala daerah dalam upaya mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

“Setelah deklrasi tanggal 15 September lalu di Jakarta, langsung dilakukan penelitian kebutuhan dan identifikasi praktek konflik kepentingan di masing-masing institusi di Kabupaten Bojonegoro,” ujar Dadang.

Kerjasama ini akan berlangsung selama 4 tahun dan diharapkan dapat mengurangi dampak korupsi dan memberikan layanan publik yang lebih baik.

Dadang menjelaskan, konflik kepentingan diindikasikan sebagai sumber terjadinya korupsi. Oleh karena itu, TII berusaha menularkan semangat keterbukaan.

“Selama ini bicara korupsi berkaitan dengan penjara. Namun ada hal lain yang jauh lebih penting, yakni konflik kepentingan dengan memasukkan kepentingan pribadi dalam unsur kepentingan pemerintahan atau publik,” ujar Danang.

Menurut Dadang, KPK pernah memulai ini 5 tahun lalu namun tidak berhasil. TII mencoba di skup terkecil yakni daerah, dengan harapan dapat menyemai dengan baik dan berhasil. “Bojonegoro dinilai sangat tepat untuk melakukan perubahan, dan agenda ini akan dimulai di bidang kesehatan,” imbuhnya.

Dadang juga menambahkan TII tak hanya fokus di kesehatan namun juga pendidikan. Dijelaskan Dadang, di awal penerapan sistem ini akan melakukan pendampingan selama empat bulan. Dari hasil assesmen nantinya akan dilakukan kajian.

“Beberapa daerah yang bekerjasama antara lain Makasar, Palangkaraya dan Batang,” jelasnya.

Usai melakukan MoU dengan TII , Bupati Bojonegoro, H. Suyoto menjelaskan, setiap konflik kepentingan selalu didasari adanya niat. “Niat itu bisa niat baik dan buruk, yang didukung adanya kesempatan, lalu bagaimana mengelola itu menjadi sesuatu yang bisa memberikan kepuasan yang tak hanya di internal namun juga eksternal,” kata Kang Yoto, sapaan akrabnya.

Kang Yoto menambahkan, beberapa titik rawan terjadinya konflik kepentingan ini antara lain pada rekrutmen SDM, pengadaan dan pelayanan.

“Dari beberapa hal yang berpotensi ini akan diupayakan sebuah sistem melalui budaya, niat dan bagaimana kepercayaan publik akan meningkat. Proses yang kita bangun dimulai dari adanya pakta integritas, tata kelola¬† dan managemen dengan melibatkan semua stakeholder. Sehingga niat yang terbelokkan akan kembai ke arah yang baik,” urainya.

Selain itu, tambah Bupati, bagaimana menjadikan pekerjaan yang dilakukan tersebut untuk kepentingan publik dan memberikan manfaat.

Bupati juga menjelaskan, dengan program ini diharapkan dapat melibatkan semua komponen baik akademisi, pengusaha, komunitas dan pemerintah. (Eko/Red/TJ)

banner 468x60

Subscribe

Terimakasih Telah Berlangganan Berita Teras Jatim