Pemkab Bojonegoro Akan Telusuri Dugaan Penyerapan Dana Desa Fiktif di Baureno Bojonegoro
TerasJatim.com, Bojonegoro – Aroma tak sedap dugaan korupsi Dana Desa (DD) menyeruak di Kecamatan Baureno, Bojonegoro, Jatim. Hal itu terjadi di Desa Gunungsari, dengan modus penyerapan DD 60 persen tahap pertama TA 2016 untuk pembangunan infrastruktur diduga kuat fiktif belaka.
Pasalnya dari hasil informasi yang diperoleh TerasJatim.com menyebutkan, setidaknya ada dua bangunan yang diajukan sesuai Rencana Penggunaan Dana (RPD) penyerapan DD tahap I yaitu gedung PAUD dan satu jembatan. Namun faktanya, hingga pencairan DD tahap II tak ada satupun bangunan direalisasikan alias nihil di dua titik lokasi dimaksud.
Padahal, sesuai mekanisme yang telah ditentukan dalam penyerapan DD itu pihak desa harus mengajukan proposal dan RPD pembangunan sesuai kebutuhan. Di situ juga disebutkan dalam pelaksanaannya harus ada laporan mulai 0 persen, 50 persen hingga 100 persen garapan, baru kemudian di SPJ kan
“Ya, penyerapan DD tahap pertama itu harus klir berupa bangunan jadi, tidak boleh separoh apalagi tidak realisasi sesuai proposal dan RPD, kalau tidak berarti ya pelanggaran,” terang salah satu Kades yang sempat dimintai pendapat TerasJatim.com, Selasa (18/10).
Senada dengan hal itu salah satu Sekretaris Desa di Bojonegoro, juga menyebutkan bahwa penyerapan DD itu harus sesuai dengan RPD dan harus digarap sesuai kebutuhan bangunan yang diajukan riil hingga finish.
“Artinya tidak boleh bangunannya digarap di luar waktu penyerapan DD tahap pertama apalagi di akhir tahun yang merupakan jadwal DD tahap II. Itu pelanggaran namanya,” tegas Sekdes yang mantan aktivis pergerakan mahasiswa itu.
Celakanya, di Desa Gunungsari itu sama sekali tak ada pembangunan gedung PAUD dan jembatan seperti yang ada di RPD bahkan tanda-tanda aktivitas penggarapan pun tak ada. Lebih celaka lagi, tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) dari kecamatan setempat selaku pengarah, terkesan tidak cheking lokasi sehingga bangunan yang diduga fiktif itu lolos begitu saja.
Sementara itu, Zainal Abidin, Kepala Desa (Kades) Gunungsari, selaku Pengguna Anggaran (PA) terkesan selalu menghindar saat hendak dikonfirmasi terkait dugaan bangunan fiktif dari penyerapan DD 60 persen tahun 2016 tersebut.
Berkali-kali ditelpon tak pernah diangkat, mencoba di SMS untuk konfirmasi pun hanya menjawab singkat. “Aq msih keluar ada ururusan..bsok pagi gk papa ktemu mas,,” jawabnya melalui SMS.
Hingga Jumat malam (21/10), belum ada klarifikasi darinya terkait kabar tersebut.
Terpisah, Camat Baureno, Wardoyo, yang dimintai konfirmasi melalui fasilitas WhattsAp pribadi miliknya atas kinerja Tim Monev Kecamatan Baureno, yang diduga kuat tidak bekerja maksimal juga tidak merespon. Tak lebih hanya dibaca terbukti dua centang berwarna biru pada chatting WA, tanpa menjawab pertanyaan TerasJatim.com.
Begitu juga dengan Kabag Pemerintahan Pemkab Bojonegoro, Supi Haryono. Dihubungi beberapa kali lewat ponselnya, terdengar nada sambung namun tidak diangkat.
Senentara itu, saat ditemui TerasJatim.com, Assisten I Pemkab Bojonegoro, Joko Lukito mengatakan, hingga kini pihaknya masih belum mendapat laporan terkait kasus tersebut.
Joko berjanji, pihaknya akan menelusuri segala informasi terkait kabar penyimpangan penggunaan uang negara yang dikucurkan di seluruh desa di wilayah Bojonegoro, termasuk di wilayah Kecamayan Baureno..
“Kami akan segera koordinasikan dengan Kabag Pemerintahan dan seluruh Camat untuk mengawasi penggunaan DD dan ADD di desa-desa. Khusus untuk kasus di Baureno saya harus bicara dulu dengan Kabag Pemerintahan dan Camatmya,” katanya, Jumat (21/10) sore.
Seperti diketahui untuk DD tahun 2016 ini rata-rata setiap desa di Bojonegoro menerima anggaran yang bersumber dari APBN itu senilai Rp600 juta lebih dengan mekanisme pencairan dua tahap. Sesuai website resmi Kemenkeu RI, yakni 60 persen tahap pertama cair bulan Maret dan tahap kedua cair pada bulan Agustus. (Saiq/Kta/Red/TJ)
