Nasib Hutan Kota Malabar
TerasJatim.com, Malang – Kondisi Hutan Kota Malabar, pasca PT Amerta Indah Otsuka mencabut dana Coorporate Social Responsibility, sangat memprihatinkan. Pasalnya sisa-sisa bangunan membuat Hutan Kota Malang ini menjadi tampak berantakan.
Berdasarkan pantauan TerasJatim.com di satu-satunya hutan kota di Malang ini, menunjukkan tidak ada aktivitas pembangunan. Meski demikian terlihat pembangunan yang sudah terlanjur dilaksanakan dan ditinggalkam begitu saja oleh pihak pengembang.
Pengerjaan drainase juga telah dilaksanakan pada revitalisasi yang menghabiskan dana CSR sebesar Rp. 2 Miliar ini. Beberapa lubang yang di dalamnya terdapat pipa saluran air berukuran besar juga sudah digali. Ujung barat dinding danau buatan dibongkar, dan menampakkan hilir dari pipa saluran air.
Pengerjaan amphiteater masih dalam proses. Belum ada proses penyemenan di hutan kota ini, kecuali untuk batas jogging track. Material paving juga sudah disiapkan di sebelah jogging track.
Proyek revitalisasi hutan kota ini sebetulnya sebuah program yang sangat baik, karena memang hutan kota dianggap sangat penting. Namun karena program ini menyangkut persoalan publik, maka perlu dikoordinasikan dengan baik oleh pemerintah Kota Malang, baik eksekutif maupun legislatif.
Pasalnya akibat polemik hutan kota Malabar, dan kurangnya komunikasi antar lembaga. Seperti yang telah kami beritakan sebelumnya, terjadi perang dingin antara Walikota dan Ketua DPRD Kota. Bahkan Abah Anton dan Arief Wicaksono tak saling bertegur sapa dan berjabat tangan, ketika menghadiri peringatan hari olah raga nasional di Stadion Gajayana Malang, beberapa waktu yang lalu.
Pemerintah Kota Malang akhirnya juga angkat tangan dengan kondisi saat ini. Pemkot memutuskan untuk tidak meneruskan pembangunan alias tidak melakukan tindakan apa apa terkait proyek ini, apalagi menganggarkannya melalui APBD 2016.
Kalau sudah begini, siapa yang mau bertanggung jawab ? Siapa yang sebetulnya peduli dengan nasib Hutan Kota Malabar ? CSR melimpahkannya ke Pemkot Malang, Pemkot tidak ada niat melanjutkan pembangunan, DPRD hanya menjalankan fungsi legislasinya sebagai wakil rakyat. Lantas kemana pula gaung aksi riil Aliansi Peduli Hutan Kota Malabar, sebagai demonstran yang kontra pembangunan ? Lantas kemana pula Lembaga Pengembangan Masyarakat Kecamatan Klojen sebagai demonstran pro pembangunan ?
Oh Malabar, Nasibmu Sungguh Nasibmu Memprihatinkan.
(dim/TJ)
