Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Meski Ditahan KPK, 2 Calon Walikota Malang Tetap Dulang Suara di Pilkada

Meski Ditahan KPK, 2 Calon Walikota Malang Tetap Dulang Suara di Pilkada

TerasJatim.com, Malang – Dua dari tiga calon Walikota Malang saat ini terjerat kasus korupsi dan sudah menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Namun, pada Pilkada Kota Malang yang berlangsung Rabu, (27/06) lalu, keduanya masih mampu mendulang suara dari warga Kota Malang.

Kedua calon walikota yang tersangkut kasus korupsi tersebut, yakni M. Anton (calon walikota nomor urut 2) dan Ya’qud Ananda Gudban (calon walikota nomor urut 1).

Terkait hal itu, Malang Corruption Watch (MCW) menilai, jika masyarakat yang masih memberikan hak pilihnya pada calon yang sedang tersangkut kasus korupsi lantaran faktor kedekatan. Hal itu berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan MCW saat pelaksanaan pilkada kemarin.

“Kami melakukan monitoring di 20 TPS di 5 kecamatan di Kota Malang. Faktor kedekatan ternyata membuat masyarakat memilih calon tertentu. Selain itu, juga faktor ketertarikan terhadap visi misi yang diusung paslon,” kata Koordinator MCW, M. Fahrudin, Kamis (28/06) kemarin.

Meski berdasarkan hasil hitungan cepat kedua calon yang tersangkut kasus korupsi tidak meraih suara terbanyak, namun masih ada sebagian warga yang memilih.

Dari hasil data perhitungan sementara oleh KPU Kota Malang,  pasangan calon waliKota Malang Sutiaji – Sofyan Edi memimpin dengan 43,69 persen,  disusul pasangan Anton – Syamsul memperoleh 36,87 persen, sedangkan paslon Nanda Gudban -Wanedi memperoleh 19,45 persen.

“Dua calon ternyata masih dapat suara, meski tidak sebanding dengam paslon yang tidak diproses KPK,” imbuh Fahrudin.

Meski demikian, MCW menilai, kasus dugaan korupsi yang ditangani KPK berpengaruh pada partisipasi warga untuk memberikan hak suara. Dari hasil monitoring MCW saat proses pemungutan suara, partisipasi warga Kota Malang cukup rendah atau tidak mencapai 60 persen.

“Angka itu sangat menurun dibandingkan saat pilkada 5 tahun lalu. Saat itu angka partisipasi pemilih sekitar 65 persen. Itu menunjukkan bahwa masyarakat masih perhatian terhadap isu korupsi. Sebab setelah dua calon ditahan KPK, suasana Pilkada Kota Malang tidak seantusias seperti sebelumnya,” tandasnya. (Kta/Red/TJ/KBRN)

Subscribe

Terimakasih Telah Berlangganan Berita Teras Jatim