KPK Dilibatkan Awasi Penggunaan Dana Desa
TerasJatim.com – Untuk mengawal program Dana Desa (DD) agar lebih transparan dalam penggunaan serta untuk meminimalisir praktik korupsi, Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), tengah membangun Satuan Tugas (Satgas) Dana Desa yang baru.
Satgas ini akan diketuai oleh mantan salah satu komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Rianto. Selain menunjuk Bibit, Kemendes PDTT juga bekerjasama dengan beberapa institusi negara, semisal Kepolisian, Kejaksaan, KPK hingga LSM anti korupsi.
Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo menuturkan, dibentuknya Satgas Dana Desa yang baru ini, diharapkan akan lebih berperan aktif dalam mengawasi penggunaan Dana Desa, sehingga tidak seperti yang sebelumnya.
“Sebentar lagi kita kerja sama dengan KPK untuk melakukan secara aktif random audit. Jadi, diharapkan adanya pengawasan yang lebih baik dan kesempatan untuk aparat desa dan aparat yang lainnya untuk melakukan perbuatan tercela bisa lebih dihindari,” tutur Eko, usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Optimalisasi Dana Desa di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Rabu (18/10).
Eko menambahkan. pengawasan dari warga desa atau masyarakat memiliki peran yang paling penting dalam hal penggunaan Dana Desa.
“Jika ada penyelewengan, dapat menghubungi dan lapor ke Satgas Dana Desa ke 1500040 itu dalam waktu 3 x 24 jam akan dikirim pengawas,” tegasnya.
Diketahui, anggaran negara yang dikeluarkan untuk program Dana Desa sejak dimulai tahun 2015 lalu, mencapai Rp127,74 triliun.
Rinciannya, di tahun 2015 anggaran yang digelontorkan untuk program ini mencapai Rp20,76 triliun, sedang pada tahun 2016 alokasinya naik menjadi Rp 46,98 triliun, dan tahun 2017 ini menjadi Rp60 triliun.
Dana tersebut dialokasikan kepada 74.910 desa yang ada di seluruh Indonesia. Jadi setiap desa rata-rata mendapatkan Dana Desa sebesar Rp740 juta-890 juta. (Her/Kta/Red/TJ)
