Konfrontir Tentang Fee Proyek, KPK Kembali Periksa 7 Asosiasi Kontraktor di Madiun
Terasjatim.com, Madiun – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kembali memeriksa 7 asosiasi jasa konstruksi di Kota Madiun Jawa Timur, dengan agenda konfrontir. Pemeriksaan dilakukan di gedung Bhara Mahkota milik Polres Madiun Kota, Kamis (15/12).
Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami dugaan penyelewengan anggaran proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Madiun.
7 dari 9 kontraktor yang menjalani pemeriksaan, yakni Ketua Gabpeknas Arief K, Ketua Gapensi Moch Rofiq, Ketua Aksindo Rochim Rudianto, Ketua Gapeknas Yayat Prawira Sumantri, Ketua Askindo Riyadi, Ketua Aspeknas Noer Mohammad dan Ketua Gakindo Sukarman.
Sementara Ketua Aspekindo Ernes diperiksa penyidik di rumahnya, karena sakit, sedangkan Ketua Gapeksindo Sutomo sedang menjalankan ibadah umroh.
Ketua Aksindo, Rochim Rudianto mengakui, pemeriksaan kali ini sifatnya konfrontir. Sebab penyidik KPK telah mengantongi sejumlah barang bukti rekapan yang ditemukan saat melakukan pengeledahan di ruang kerja Administrasi Pembangunan (Adbang) beberapa waktu lalu.
Barang bukti tersebut, berupa kertas berisi tulisan fee (komisi) mulai 5 persen, 7 persen hingga 10 persen dari masing-masing asosiasi kontraktor di Kota Madiun.
“Sama seperti yang diutarakan kemarin, feenya 5, 7 dan 10 persen. Ya itu, kita hanya dikonfrontir masalah yang ada di barang bukti yang ditemukan KPK berupa selembar kertas itu,” ungkap Rochim kepada wartawan, Kamis (15/12).
Sementara itu, Ketua Gapensi Moch Rofiq mengakui, pihaknya telah tiga kali diperiksa tim antirasuah KPK. Kali pertama di Mako Satbrimob sedangkan yang kedua dan ketiga di Gedung Bhara Mahkota Jalan Pahlawan.
Sebelumnya, para kontraktor telah memenuhi pemanggilan tim penyidik, pada Jum’at (02/12) lalu.
“Tiga kali saya diperiksa, ya sama delapan orang yang kemarin itu. Cuma pak Ernes nggak kesini karena sakit, kalau Pak Tomo umroh,” Tandasnya.
Selain para ketua asosiasi kontraktor, penyidik KPK juga memeriksa Kepala Administrasi Pembangunan (Adbang) Sadikun dan dua orang stafnya. (Bud/Red/TJ/KBRN)
