Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Kodam V/Brawijaya Berlakukan Zona Integritas Anti KKN

Kodam V/Brawijaya Berlakukan Zona Integritas Anti KKN

TerasJatim.com, Surabaya – Guna mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang sekaligus mewujudkan aparatur TNI-AD yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), Kodam V/Brawijaya mulai memberlakukan zona integritas anti korupsi.

Pencanangan itu sesuai dengan surat edaran (SE) Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) bernomor SE/7/IX/2018, tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.

Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Arif Rahman, mengatakan, berkaitan dengan reformasi birokrasi, TNI telah mengalami kenaikan nilai hasil evaluasi dari tahun sebelumnya.

Hasil penilaian itu merupakan upaya sekaligus kerja keras prajurit TNI dalam melaksanakan program reformasi birokrasi TNI-AD sebagai bagian dari penilaian di lingkungan TNI.

“Hasil dari penilaian ini merupakan landasan atas pemberian rekomendasi kenaikan tunjangan kinerja yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB yang ditujukan kepada Kementerian Keuangan. Tunjangan itu, sesuai anggaran yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan,” jelasnya, Senin (03/12) pagi.

Mantan Gubernur Akmil tahun 2016 ini menambahkan, keberhasilan pembangunan Zona Integritas tersebut, sangat ditentukan oleh kapasitas, kualitas dan integritas masing-masing individu yang mempunyai relevansi dalam peningkatkan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi di manapun individu tersebut berada.

“Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” sambung Pangdam.

Ia menambahkan,  pembangunan zona integritas difokuskan terhadap beberapa program yang nantinya mampu mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat konkrit.

“Hal ini telah ditunjukkan Kodam V/Brawijaya dalam proses rekruitmen yang dilakukan secara terbuka, mekanisme pengaduan masyarakat, pengukuran kinerja individu, dan keterbukaan informasi publik,” jelasnya.

Pangdam berharap, nantinya ketua tim pelaksanana reformasi Birokrasi TNI-AD dapat melakukan peningkatan kinerja dengan prinsip efektif, efisien, serta penerapan sistem Outcome Oriented terhadap seluruh unit kerja.

“Masih banyak hal-hal yang perlu kita perbaiki dan disempurnakan dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi TNI-AD, dalam rangka peningkatan kualitas TNI, sehingga tercipta budaya kinerja pada tingkat Nasional,” harapnya.

Untuk itu, sambung Pangdam, ia meminta jajarannya untuk selalu berbenah dan memperbaiki diri dengan kerangka reformasi birokrasi TNI-AD.

Selain dihadiri oleh seluruh Komandan Korem (Danrem) dan seluruh kepala satuan kerja (Kasatker) di wilayah teritorial Kodam V/Brawijaya, pencanangan zona integritas ini juga disaksikan langsung oleh Inspektorat Pemprov Jatim, Helmy Putera, Kepala Pengadilan Tinggi Jatim, Abdul Kadir, Koordinator Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Jatim, Tinawati BR Saragih, serta beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama di Jatim. (Nggih/Kta/Red/TJ)

Subscribe

Terimakasih Telah Berlangganan Berita Teras Jatim