Ini Jawaban Pihak Penambang Pasir Kwarsa Yang Diduga Ilegal di Bancar Tuban

Ini Jawaban Pihak Penambang Pasir Kwarsa Yang Diduga Ilegal di Bancar Tuban

TerasJatim.com, Tuban – Salah satu perusahaan tambang pasir kwarsa yang beroperasi di wilayah Desa Latsari Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, diduga melampaui batas titik koordinat, atau merambah ke desa lainnya, yakni Desa Sukolilo. Diduga, usaha eksploitasi ini ilegal.

Santoso, pengusaha tambang yang mengendalikan PT. Selo Joyo, ketika dikonfirmasi TerasJatim.com  membantah jika usaha mereka ilegal. Menurutnya, usaha yang dilakukan perusahaanya dalam kegiatan penambangan tersebut legal karena telah mengantongi ijin.

“Saya ya tidak mau kalau dikatakan ilegal. Saya punya ijin dan membayar pajak,” katanya sembari menunjukkan foto struk pembayaran pajak melalui ponselnya kepada TerasJatim.com, Sabtu (26/05).

Namun lucunya, saat didesak untuk menunjukkan surat ijin yang dimilikinya, ia dengan tegas menolaknya. Ia mengatakan, pihak manapun termasuk media atau pun publik tidak berhak mengetahui surat ijin usahanya. Kalaupun bisa menunjukkan salinan minimal foto copy, itupun harus melalui ijin dari pimpinan PT. Selo Joyo di Surabaya.

“Surat ijin tidak boleh dilihat karena milik perusahaan, dan yang tahu ijin itu hanya DLH Tuban dan ESDM Provinsi Jawa Timur. Kepala desa sama camat saja itu tidak tahu kok,” ucapnya asal-asalan.

Terkait dengan kegiatan usahanya yang diduga telah melampaui titik koordinat dan merambah ke wilayah desa lain, pria asal Klangon Bojonegoro ini mengatakan, saat ini pihak ESDM Provinsi Jawa Timur mengeluarkan ijin bukan hanya satu desa, tetapi gabungan semua desa.

“Kalau masalah keluar dari koordinat itu kan semua penambang itu ada salahnya pak. Gak ada penambang murni yang tidak keluar koordinat,” ucapnya.

Dia menambahkan bahwa pihaknya telah mengajukan 5 ijin usaha pertambangan, namun baru 3  ijin yang keluar, yaitu ijin atas nama PT Selo Joyo, ijin atas nama Agus Santoso dan ijin atas nama Agus Setiadi.

Disinggung terkait kegiatan pertambangan miliknya di wilayah Galjiwo, yang termasuk dalam wilayah Desa Latsari Kecamatan Bancar serta Kandangan yang masuk wilayah Desa Ngepon Kecamatan Jatirogo, Santoso mengatakan, kegiatan pertambangannya di Galjiwo menggunakan ijin milik Maksum, sedangkan kegiatan pertambangan yang berada di Kandangan, menggunakan ijin milik Mudhor.

Berdasarkan sumber TerasJatim.com, didapatkan keterangan bahwa di dalam ijin pertambangan yang dikeluarkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur, jelas tertera aturan pada ketetapan ketiga, yang tertulis bahwa, “IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur Jawa Timur”.

Terpisah, saat dikonfirmasi Ketua DPRD Tuban Miyadi sedang berada di luar kota. Melalui WhatsApp pribadinya, ia menjawab singkat. “Laporkan saja secara tertulis kepada Komisi A agar ditindak lanjuti,” tulisnya.

Miris sekali, di dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 1 jelas tertulis, bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Namun situasi yang kontradiktif jelas terlihat di wilayah Kabupaten Tuban belahan barat ini. Wilayah yang memiliki kekayaan alam mineral yang luar biasa ini, justru masih banyak ditemui masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Usut punya usut, eksploitasi alam secara besar-besaran di daerah ini, diduga juga telah menggaruk sebagian tanah milik negara (TN).  Pertanyaannya, siapa yang memberikan izin dan untuk siapa hasilnya? (AdiG/Kta/Red/TJ-bersambung)

Baca juga: http://www.terasjatim.com/tambang-pasir-kwarsa-di-wilayah-bancar-tuban-diduga-ilegal/

Subscribe

Terimakasih Telah Berlangganan Berita Teras Jatim