Gubernur Tolak Kenaikan Cukai Rokok
TerasJatim.com, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Soekarwo secara tegas menolak rencana kenaikan tarif cukai rokok tahun 2016 yang diusulkan Kementerian Keuangan karena dinilai sangat membebani.
Soekarwo menilai kenaikan cukai akan membebani industri yang bisa berakibat pada pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Wong PHK banyaknya kayak begini kok dinaikkan. Nanti kalau cukai naik tambah banyak pabrik yang tutup,” katanya dalam rilis yang dikirimkan Asosiasi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI).
Namun Soekarwo juga menyatakan, bila kenaikan tersebut tidak terhindarkan, maka besarannya diharapkan tidak melebihi atau sama dengan rata-rata inflasi daerah.
“Kenaikan itu prinsip, kalau saya tidak naik atau sama dengan inflasi. Inflasi jawa timur sampai Bulan Agustus 2015 hanya sebesar 2,11 persen. Karena situasi seperti ini, lalu dinaikkan, pabrik rokoknya gulung tikar, lalu PHK, bagaimana,” lanjutnya.
Jika kenaikan tersebut tetap dipaksakan, maka dipastikan pabrikan akan menaikkan harga jual. Kenaikkan harga jual akan memicu penurunan volume penjualan, yang ujung-ujungnya penyerapan tembakau petani menjadi berkurang.
Oleh karena itu, Gubernur Soekarwo meminta pemerintah bijaksana, terlebih pada 2014 akibat kenaikan tarif cukai rokok, industri tembakau sudah merumahkan karyawan 8%-10%.
“Kalau menaikkan atau melarang sesuatu ya harus ada gantinya. Jangan sampai rakyat yang tidak mampu menjadi korban. Harus ada way outnya, harus ada gantinya,” jelasnya.
Diketahui, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016, pemerintah mengusulkan penerimaan cukai hasil tembakau naik 23 persen menjadi Rp 148,85 triliun.
Angka ini setara 95,72 persen dari total target penerimaan cukai tahun 2016, yang mencapai Rp 155,5 triliun. Sementara pada 2014, realisasi cukai tembakau hanya mencapai Rp 116 trilun. Padahal target cukai 2015 yang tertuang di APBN yang ditekan pada September 2014, sebesar Rp 120,6 triliun.
Kontribusi jawa timur terhadap penerimaan cukai negara dari tahun 2010 hingga tahun 2014, tercatat rata-rata di atas 50 persen.
Bahkan pada tahun 2014, dari target penerimaan cukai nasional sebesar Rp 112,75 triliun, jawa timur menyumbang Rp 67,6 triliun, atau 60 persen dari total target.
Gubernur Soekarwo meminta pemerintah memahami kondisi jawa timur sebagai daerah penghasil tembakau terbesar secara nasional, sekaligus daerah dengan industri hasil tembakau terbanyak di Indonesia.
Data Kamar Dagang Industri (Kadin) Jawa Timur menyebutkan, jumlah industri hasil tembakau di jawa timur dalam lima tahun terakhir (2009-2013), menurun rata-rata 27,3 persen tiap tahun.
Bahkan di tahun 2008, di jawa timur masih berdiri sekitar 4.900 industri hasil tembakau, namun pada tahun 2013 hanya menyisakan sekitar 790 industri saja.
Areal dan produksi tembakau petani pun di jawa timur pun terus mengalami penurunan. Tahun 2012 luas pertanian tembakau yang mencapai 150.048 hektar (135.591 ton), menyusut menjadi 95.824 hektar (73.996 ton) pada Tahun 2013. (Ep/TJ)
