Euforia dan Aroma Wangi, Bagi Pemimpin Baru
TerasJatim.com – Dalam setiap ajang kompetisi selalu melahirkan dua hasil yang berbeda. Salah satunya harus ada yang keluar sebagai pemenang.
Begitu juga dalam sebuah kompetisi dalam perhelatan pilkada serentak yang digelar pada 9 Desember 2015 lalu di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Jawa Timur.
Terlepas di sana-sini masih terjadi banyak kekurangan, hajatan pilkada harus kita sepakati sebagai momen untuk menentukan dan memilih pemimpin dalam sebuah daerah untuk periode selama lima tahun ke depan.
Saat ini, secara sah menurut aturan undang-undang, 17 pemimpin daerah telah resmi sebagai seorang kepala daerah, yang kemudian berhak menduduki kursi kekuasaan.
Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Rabu 17 Februari 2016 kemarin, melantik 17 pasangan bupati/walikota terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2015 di Gedung Negara Grahadi, Jl. Gubernur Suryo, Surabaya.
Karena saking banyaknya pemimpin daerah yang harus dilantik hari itu, sampai-sampai kegiatan yang bisa dianggap sakral bagi seorang pemimpin tersebut, harus dibagi menjadi dua gelombang.
Pada gelombang pertama, diikuti Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Emil Dardak-Nur Arifin, Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Saifullah Illah dan Muhammad Nur Syaifudin, Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Abdullah Anwar Anas dan Yusuf Widiatmoko, Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Dadang Wigiarto dan Yoyok Mulyadi, Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Mustafa Kamal Pasha dan Pungkasiadi, Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Busyro Karim dan Achmad Fauzi, Bupati dan Wakil Bupati Gresik Sambari Halim dan Qoshim, Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Fadli dan Kartika Hidayati, serta Bupati dan Wakil Bupati Jember Faida M. dan Mukhid Muqit.
Proses pelantikan para pemenang hasil Pilkada 2015 itu diawali pembacaan sumpah jabatan masing-masing pasangan yang dipimpin Gubernur Soekarwo, kemudian dilanjutkan penyematan pin sebagai seorang pemimpin daerahi.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Soekarwo mengingatkan kepala daerah baru untuk selalu taat pada aturan dan hukum dalam menjalankan kepemimpinannya.
Begitu pula pada prosesi pelantikan gelombang kedua yang berlangsung serupa. Pelantikan gelombang kedua ini diikuti delapan pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, hasil Pilkada 2015.
Mereka adalah Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Budi Sulistiono dan Ony Anwar, Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Ipong Muchlisin dan Soedjarno, Bupati dan Wakil Bupati Kediri Harianti dan Maskuri, Bupati dan Wakil Bupati Blitar Rijianto-Marhaenis Urip Widodo, Bupati dan Wakil Bupati Malang Rendra Kresna-Sanusi, Wali Kota Blitar dan wakilnya Moch Samanhudi Anwar dan Santoso, Wali Kota dan Wawali Kota Surabaya Surabaya Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan Setiyono dan Raharjo Teno Prasetyo.
Kini, mereka semua telah duduk sebagai seorang pemimpin daerah. Tentu saja, saat ini di beberapa daerah masih terjadi euforia dalam menyambut kedatangan seorang nahkoda yang akan memimpinnya dalam menjalankan perjalanan pemerintahan di daerah selama lima tahun mendatang.
Saya yakin, segunung dan setinggi langit harapan dari segenap elemen masyarakat yang ditujukan kepada pemimpin mereka, seperti halnya yang pernah disampaikan saat mereka dulu mengumbar janji-janji dalam kampanye pencalonannya.
Sebab, setiap pemimpin baru yang telah dipercaya oleh rakyat, pasti selalu ditempatkan pada barisan terdepan dalam membangun dan memajukan daerahnya.
Pemimpin dibebani tuntutan dan harus bisa bertransformasi bersama rakyat, karena, bagaimana pun juga, pemimpin merupakan sosok yang penting dan memiliki pengaruh besar dalam upaya memajukan daerahnya.
Masa bulan madu seperti saat ini, harus benar-benar disikapi dengan cara yang arif dan bijak oleh seorang pemimpin daerah baru. Rakyat mengharapkan pemimpin yang melakukan pembaharuan, bertransformasi bersama mewujudkan cita-cita mereka untuk hidup lebih baik, syukur-syukur bisa merasakan kesejahteraan.
Rakyat menginginkan seorang pemimpin yang dapat melakukan restorasi dan perubahan yang nyata dalam tubuh birokrasi yang dikenal publik hingga kini masih menjadi masalah. Rakyat berharap pemimpinya segera menghapus setiap bentuk kebijakan yang memarginalkan rakyat, serta harus berani berada di garda terdepan dalam melawan persoalan krusial seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Di samping itu, seorang pemimpin yang baru haruslah berhati rakyat. Artinya, memposisikan dan menempatkan dirinya untuk senantiasa bersama rakyat. Baginya, jabatan yang kini diembannya, haruslah dipandang sebagai amanah, panggilan hati dan jiwa untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, yang ujungnya adalah untuk kemakmuran rakyat yang dipimpinnya.
Akhirnya, selamat bekerja untuk para pemimpin daerah yang hari ini masih menikmati euforia dan percikan aroma “wangi” dari rakyatnya.
Salam Kaji Taufan
