DPRD Situbondo Minta Usut Tuntas Pengadaan Pupuk Organik
TerasJatim.com, Situbondo – Dugaan penyelewangan pengadaan pupuk organik atau bokashi dan MOL (mikro organisme lokal) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di Kabupaten Situbondo menjadi sorotan Komisi II DPRD Situbondo, Jatim.
“Kesuburan lahan pertanian akan sulit terwujud jika anggaran pengadaan pupuk organik diselewengkan. Lantas bagaima nasib pertanian,” kata Ketua Komisi II DPRD Situbondo, Muhammad Zuhri di Situbondo, Selasa (01/05).
Menurutnya, penggunaan kebutuhan pupuk organik bagi kaum.petani sangat dibutuhkan karena unsur organiknya di bawah standar. Persoalannya, karena terlalu lama menggunakan pupuk kimia, sehingga pemerintah merasa perlu memulihkan kesuburan tanah secara bertahap.
Karena unsur organik di bawah standar, kemudian pemerintah daerah mulai menganggarkan pengadaan pupuk organik sebesar sekitar Rp700 juta lebih dalam APBD Tahun Anggaran 2017 yang melekat di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
“Bicara soal anggarannya memamg masih taraf kecil untuk pengadaan pupuk organik. Namun penggunaannya seharunya dimaksimalkan,” ucapnya.
Zuhri mengaku kaget, dengan adanya informas penggunaan anggaran pengadaan pupuk organik tahun 2017 diduga ada penyelewengan. Padahal hasil pembahasan LKPJ 2017 program pertanian sudah mencapai target.
Pihaknya berharap, kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kalau benar ada tindak pidana korupsi, segera diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu dewan juga meminta agar inspektorat harus memperketat dalam pengawasannya.
Sebelumnya, penyidik pidana khusus Kejaksaan Negeri Situbondo sudah mulai melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, ada beberapa orag yang dimintai keterangan. Itu di antaranya kelompok tani, pejabat pembuat komitmen, serta sejumlah kepala bidang di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Situbondo. (Edo/Kta/Red/TJ)
