Diduga Selewengkan DD, Seorang Kades di Situbondo Digeruduk Warganya
TerasJatim.com, Situbondo – Puluhan pria wanita warga Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Jatim, menggeruduk kantor desa setempat, Senin (12/03).
Mereka menuntut sang kepala desa untuk dicopot dari jabatannya. Warga menlai Kepala Desa Duwet, Nur Asiyanti disinyalir melakukan penyelewengan terhadap Dana Desa (DD) serta pemalsuan SPJ DD.
“Kami meminta kepada pihak kepolisian untuk segera menyelediki adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolahan Dana Desa ( DD), serta pemalsuan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa pada tahun 2017 silam,” ujar Kholik, salah satu warga.
Selain itu warga juga meminta kepada Bupati Situbondo untuk segera mencopot jabatan Nur Asyanti sebagai Kepala Desa Duwet. “Kami meminta kepada bupati untuk mencopot Nur Asiyanti dari jabatannya selaku kepala desa,” ungkapnya.
Saat demo berlangsung, ketua TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) Desa Duwet, Edy Rahman mengatakan kepada penngunjuk rasa, bahwa masalah kegiatan di desa sudah selesai 100 persen. .
Dirinya mengaku, memang ada satu kegiatan yang belum terselesaikan tapi dianggap selesai dan ada kwitansinya yang masuk ke SPJ, yaitu penggarapan paving PAUD Seruni. Hal ini karena dalam kegiatan pemasangan paving tersebut, pihaknya masih memesan barang yang bersifat inden, sehingga dalam penyelesaian pembangunannya terlambat.
Setelah melakukan orasi, perwakilan pengunjuk rasa bertemu langsung dengan kepala desa untuk melakukan mediasi. Namun mediasi itu tidak membawa hasil. Kepala desa hanya terdiam dan tak merespon ketika warga menuntut dirinya mundur.
Namun dalam mediasi tersebut, sempat dikagetkan adanya pengakuan dari Sekretaris Desa (Sekdes) setempat, yang mengatakan jika dirinya selama ini tidak pernah menandatangani SPJ pengelolaan ADD maupun DD tahun 2017.
Sementara, Barozi, yang mengaku perwakilan warga menuding Kepala Desa Duwet telah menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri, dan tak transparan dalam mengelolaan ADD dan DD .
Terkait pernyataan Sekretaris Desa yang mengatakan belum pernah menandatangani SPJ ADD atau DD itu, ia menilai hal itu hanya untuk menutupi keterlibatan penyelewengan dalam pengelolaan ADD dan DD.
”Kami ingin Sekdes dan Kepala Desa segera mudur dari jabatannya, karena tidak mampu menjalankan roda pemerintahan secara baik dan hanya pandai berspekulasi,: jelas Barozi.
Merasa tak mendapatkan respon dari kades, warga berjanji dalam waktu dekat ini akan melakukan aksi unjuk rasa ke kantor bupati dan DPRD Situbondo.
”Kami kecewa dalam mediasi ini belum ada tanggapan dan hasil yang memuaskan. Bahkan tidak ada tanggapan serius dari kades. Oleh karena itu, kami beserta warga dalam waktu dekat ini akan melakukan unjuk rasa besar-besaran ke kantor Bupati dan DPRD Situbondo. (Edo/Kta/Red/TJ)
