Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Di Pare Kediri, Sebelum Ambil Rapor Anak, Wali Murid Harus Lunasi PBB Dulu

Di Pare Kediri, Sebelum Ambil Rapor Anak, Wali Murid Harus Lunasi PBB Dulu

TerasJatim.com, Kediri – Sejumlah wali murid di wilayah Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri Jawa Timur, diwajibkan mengurus surat pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terlebih dahulu, jika akan mengambil rapor anaknya di sekolah.

Hal tersebut terjadi di sejumlah sekolah negeri di wilayah Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Untuk pengambilan rapor, harus disertai bukti lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2016.

Kebijakan ‘nyeleneh’ tersebut, kabarnya atas imbauan dari Camat Pare kepada kepala sekolah di wilayah tersebut.

Sementara itu, Camat Pare, Anik Wuryani mengaku bahwa surat tersebut hanya sekedar imbauan kepada wali murid yang juga merupakan warga Kabupaten Kediri yang memiliki kewajiban membayar pajak. “Benar, saya berkordinasi dengan ke enam kepala sekolah, dan menghimbau agar dilakukan surat edaran pada wali murid ” ujarnya Anik.

Anik menjelaskan, dirinya berani mengambil langkah tersebut karena capaian atau target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kecamatan Pare belum maksimal. “Target kami masih mencapai 40 persen untuk PBB. Saya berkordinasi dengan sekolahan, untuk mencapai hasil 90 persen. Toh hasilnya¬† tetap kembalinya kepada rakyat,” jelasnya.

Disinggung apakah kebijakan ini sudah dikoordinasikan dengan atasannya, Anik mengaku kebijakan tersebut diambil tanpa adanya kordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri. “Saya gak kordinasi dengan dinas,” tandasnya.

Secara terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Sunaryo mengaku sangat terkejut dengan adanya surat yang beredar ke wali murid. Dia menyayangkan adanya surat yang terkesan ada unsur pemaksaan.

“Saya tidak pernah mengeluarkan surat tersebut dan tidak pernah menyuruh pihak sekolahan untuk memaksa wali murid membayar PBB,” ujarnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, syarat pelampiran fotokopi pelunasan PBB tersebut beredar di beberapa sekolahan negeri, seperti SMP Negeri 1, 2, 3 dan 4, dan di SMA Negeri 1 dan 2 Pare. (Kta/Red/TJ)

Subscribe

Terimakasih Telah Berlangganan Berita Teras Jatim