DD Desa Sraturejo Bojonegoro Diduga ‘Ngeblong’
TerasJatim.com, Bojonegoro – Desas-desus adanya dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) di Desa Sraturejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Jatim yang selama ini terdengar samar-samar, kini akhirnya mulai menyeruak ke permukaan.
Sebelumnya, kabar beredar dari mulut ke mulut dan menyebut bahwa penyelewengan itu diduga kuat dilakukan Kades setempat beserta Timlaknya. Modusnya, mereka ‘kongkalikong’ membuat SPJ pembangunann fisik fiktif, bahkan tanpa pengerjaan sejengkalpun.
Data yang berhasil dihimpun TerasJatim.com melalui sumber yang sangat terpercaya menyatakan, setidaknya pada DD Tahun Anggaran 2017 di Desa Sraturejo sama sekali tidak ada aktivitas pembangunan alias ‘ngeblong’.
“2017 sama sekali tidak ada pelaksanaan DD. Informasinya, dalam progress pelaporannya, pendamping lokal desa (PLD) yang bertugas di sini tetap tidak mau berkompromi karena pengerjaan DD 2017 Sraturejo memang tidak beres. Monggo kros chek,” ujar sumber itu kepada TerasJatim.com memastikan.
Lebih lanjut, sumber menyebut, selain ngeblong DD 2017 yang nilainya kurang lebih Rp700 juta, oknum Kades setempat beserta punakawan yang se-ide, diduga telah berulangkali melakukan akal-akalan pengerjaan fisik fiktif yang ujung-ujungnya di SPJ-kan.
“Anehnya SPJ pengerjaan fisik fiktif kok bisa lolos, padahal katanya kan ada tim monev mulai kecamatan sampai kabupaten. Lantas mereka monev cap apa?,” sambungnya.
Maka itu, lanjut dia lagi, tidak salah jika banyak pihak curiga dan menduga-duga bahwa petugas pemerintahan yang bertugas melakukan monev kegiatan seringkali terindikasi kongkalikong atau pura-pura tak tahu karena telah mendapat sesuatu.
“Buktinya, jelas-jelas anggaran DD ditilep tanpa garapan fisik kok tidak ada tindakan. Terus yang dilakukan tim monev itu loh apa?? Kalau mereka nggak mengetahui penyelewengan itu ya mustahil,” pungkas sumber tersebut.
Dikonfirmasi soal dugaan ngeblongnya DD itu, PLD Desa Sraturejo, Yhanu Wardoyo mengatakan, jika dirinya masuk menjadi pendamping di desa tersebut baru pada Bulan November 2017. Sehingga ia mengaku agak gagap jika ditanya soal DD sebelum bulan itu, apalagi tahun-tahun sebelumnya.
“Ya saya masuk sebagai PLD di Sraturejo pada bulan 11, jadi saya kurang tahu soal sebelum-sebelumnya. Tetapi sejauh yang saya ketahui, DD 2017 Sraturejo ada 1 titik masih belum beres hingga saat ini,” terangnya kepada TerasJatim.com, Jumat (04/01/19).
Yhanu menyebutkan, ia telah berulangkali mengingatkan kepada Kades setempat agar segera menuntaskan pengerjaan fisik melalu uang DD 2017 tersebut. Namun, hingga tahun 2018 lewat toh hal itu belum juga tuntas.
Ditanya kenapa Sraturejo bisa lolos Monev dan bisa SPJ-kan kegiatan DD yang faktanya diduga fiktif itu bahkan hingga lewat setahun? Yhanu menyatakan, bahwa itu bukan domain dia selaku PLD.
“Kalau itu bukan wewenang PLD, soalnya kan sudah ada tim monitoring dan evaluasi. Yang pasti, dalam progres pelaporan yang saya buat selaku pendamping, semua sesuai apa yang saya ketahui di lapangan,” imbuhnya.
Sementara itu, Kades Sraturejo Supriyadi yang dikonfirmasi TerasJatim.com terkait dugaan ngeblongnya DD 2017 di kantornya, sedang tidak berada di tempat. Namun saat dihubungi melalui sambungan WA pribadinya, ia menjawab bahwa masih berkonsultasi.
“Iya, ini saya masih konsultasi. Tolong bantu saya kang,” jawab pria yang akrab dipanggil Jepri itu melalui pesan WA tanpa menerangkan konsultasi dan minta tolong kepada siapa.
Sekadar diketahui, dalam pelaksanaan dan pengerjaan anggaran termasuk DD selalu dipantau oleh pihak kecamatan atau lazim disebut Tim Monev Kecamatan yang terdiri dari Camat, Sekcam, Kasi Pem, PMD, Kesra dan beberapa staf juga Pendamping Desa (PD) tingkat kecamatan. (Iud/Saiq/Red/TJ)
