Dapat SP2 Penggusuran, Warga Boom Kembali Datangi DPRD Banyuwangi

Dapat SP2 Penggusuran, Warga Boom Kembali Datangi DPRD Banyuwangi

TerasJatim.com, Banyuwangi – Sebagian besar warga Pantai Boom Kelurahan Mandar Kecamatan/Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur, kembali mendatangi gedung DPRD setempat, Rabu (04/01).

Kedatangan warga ini untuk melanjutkan perjuangan mereka agar tidak digusur dari lokasitempat tinggalnya yang menjadi milik PT Pelindo III Banyuwangi.

Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari aparat Kepolisian Resor Banyuwangi. Tampak Kabagops Kompol Sujarwo dibantu Kasatsabhara AKP Basori Alwi dan Kasatintel AKP Bambang TB serta Kasatbimas AKP Imron, turun langsung melakukan pengamanan.

Sambil membawa keranda mayat dan sejumlah poster, puluhan warga menggelar orasi di halaman dalam gedung dewan.

Hanafi Purwanto salah satu orator menjelaskan, demonstrasi yang digelar warga Pantai Boom adalah untuk meneruskan perjuangan mereka agar tidak tergusur. Oarena itu area aksi dipilih dua tempat, yakni di Kantor PPI dan melanjutkannya ke DPRD Banyuwangi.

“Hearing pertama belum sepakat kok muncul SP2 dari Pelindo III tertanggal 23 Desember 2016. Kami tidak terima dengan munculnya SP2 itu, makanya tetap ngotot berjuang,” ujar koordinator lapangan aksi warga.

Hanafi mengaku pasrah terhadap perjuangan yang mereka jalankan. Pasalnya, warga merasa tidak memiliki kekuatan untuk menghindar dari penggusuran. Masyarakat hanya berbaharap agar diperlakukan secara manusiawi. Sebab itu mereka akan tetap melawan jika dieksekusi.

“Kalau usaha di DPRD Banyuwangi mentok, kita akan berjuang ke DPRD Jatim. Kita akan bertahan di Boom,” ucapnya.

Aksi warga di halaman dalam gedung dewan ditemui Sekretaris Komisi 4 DPRD Banyuwangi, Salimi. Anggota dewan dari Fraksi PDIP ini meminta Pelindo Properti Indonesia (PPI) selaku anak perusahaan PT Pelindo III agar tidak melakukan penggusuran sebelum sarana relokasi siap.

“Lahan untuk relokasi jangan hanya semak belukar. Kalau ada MCK dan listrik tolong disiapkan. Sampai SP2 keluar belum juga siap jadi masyarakat bingung,” sarannya pada PPI.

Selaku wakil rakyat, Salimi tidak akan meninggalkan pendampingan terhadap warga Boom. Hal ini lantaran terkait persoalan yang kompleks termasuk sosial dan ekonomi. Pihaknya tetap akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

“Masyakarat jangan dibiarkan sendiri. Kita sudah komunikasi dengan Pelindo agar sebelum terbit SP3 fasilitas di lahan relokasi sudah harus siap,” tegasnya.

Sementara Supervisor Marketing PPI Nurilma Septanti memaparkan, relokasi warga Boom ke lahan PT KAI Ketapang, Kecamatan Kalipuro sudah final. Ketegasan itu merujuk keputusan Pelindo tertanggal 21 November 2016.

“Jadi itu bukan kesepakatan, melainkan keputusan. Kami sudah sosialisasikan dengan memberi dana kerahiman Rp 2 juta rupiah tiap rumah yang dalam perkembangannya berubah menjadi kepala keluarga (KK),” lontarnya.

Keputusan PPI ini tidak akan berubah. Lahan di Ketapang merupakan solusi terbaik yang disediakan.

“Ada dua pilihan cara dalam menyelesaikan masalah ini. Pilihannya melalui jalur hukum dan mediasi. Tapi kami pilih mediasi karena berpikir mengedepankan kemanusiaan,” tukasnya. (Kta/Red/TJ/Res-BWI)

banner 468x60

Subscribe

Terimakasih Telah Berlangganan Berita Teras Jatim