Butuh Anggaran Besar Untuk Perbaiki Jalan Arteri di Jatim
TerasJatim.com, Surabaya – Pemprov Jatim melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga terus berupaya melakukan perbaikan dan meningkatkan jalan milik provinsi. Salah satunya dengan memuluskan seluruh jalan arteri di Jatim.
Kepala Dinas PU Bina Marga Jatim, Gatot Sulistyohadi mengatakan, untuk memuluskan seluruh jalan arteri dibutuhkan dana yang besar. Untuk rekonstruksi jalan pada kondisi tanah datar saja, dibutuhkan anggaran sekitar Rp4-6 miliar perkilometernya. Hal ini menyesuaikan kondisi daerahnya.
Sedangkan untuk jalur di perbukitan, dibutuhkan biaya lebih besar lagi. Seperti di wilayah Pacitan, jalur yang memiliki lebar jalan 5 meter ini jika distandarkan menjadi 7 meter akan membutuhkan biaya sekitar Rp7 miliar perkilometernya.
“Untuk membangunnya membutuhkan tambahan konstruksi. Karena di satu sisi adalah bukit dan sisi lainnya jurang, ini sulit karenanya butuh anggaran besar,” ujarnya, Selasa (14/08).
Maka dari itu, lanjut Gatot, untuk perbaikan jalan di tahun 2019 nanti akan membutuhkan dana yang lebih besar lagi. Dimana tahun 2018, Pemprov Jatim menyiapkan Rp942 miliar untuk anggaran jalan dan jembatan. Anggaran ini termasuk rekonstruksi, perencanaan dan pengawasan.
Dari anggaran tersebut, PU Bina Marga melakukan rekonstruksi dan peningkatan jalan sepanjang 62,696 km, sedangkan untuk pemeliharaan berkala jalan, sepanjang 142,680km. Pemeliharaan rutin jalan sepanjang 1.421km. Pelebaran jembatan sepanjang 259,60 km dan Pemeliharaan rutin jebatan sepanjang 10.870,02 (995 buah).
“Dari total panjang itu, sepanjang 700 kilometer membutuhkan rekonstruksi,”imbuhnya.
Sebelumnya, Gubernur Jatim Soekarwo meminta kepada Gubernur Jatim terpilih, Khofifah Indar Parawansa dan kalangan DPRD agar perbaikan jalan arteri mendapat porsi khusus di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019.
Hal ini seiring pemanfaatan jalan tol yang hanya sekitar 18 persen karena tarif yang mahal. Imbasnya, masyarakat lebih memilih menggunakan jalan arteri.
“Jangan justru arterinya rusak. Public policy di 2019 itu. Nanti kami akan sampaikan juga ke gubernur terpilih, mengapa public policy itu harus dilakukan,” pungkas pria yang akrab dipanggil Pakde Karwo itu. (Jnr/Kta/Red/TJ)
