Bupati Tak Ijinkan GTT Mendapat Insentif, Anggota Dewan Situbondo Protes
TerasJatim.com, Situbondo – Pernyataan Bupati Situbondo Dadang Wigiarto yang tak mengijinkan guru honorer mendapatkan insentif karena proses rekrutmennya yang dinilai tak tranparan, mendapat reakasi dari anggota dewan setempat.
Wakil Ketua DPRD Situbondo, Zeiniye menilai, penyataan Bupati Dadang yang meminta dilakukan rekrutmen ulang guru honorer, dianggap bukan solusi. Karena hal tersebut akan menimbulkan masalah baru.
Dirinya tidak setuju jika akan dilakukan retrutmen ulang untuk guru honorer, karena dinilai akan berdampak luas.
Selain melakukan verifikasi, kata Zeiniye, seharusnya, Pemkab Situbondo melalui Dinas Pendidikan, perlu terus melakukan pembinaan kepada para guru honorer yang ada, untuk meningkatkan kualitas SDM mereka. Pasalnya, selama ini banyak guru honorer yang mengajar di sekolah sudah bertahun-tahun lamanya.
Menurut Zeiniye, seharusnya Pemkab perlu merumuskan kebutuhan guru di setiap sekolah. Jika ternyata masih kurang dan belum bisa melakukan rekrutmen CPNS, maka keberadaan guru honorer merupakan solusi untuk mengisi kekosongan guru di sekolah negeri.
“Pemkab tidak perlu melakukan rekrutmen ulang guru honorer atau Guru Tidak Tetap (GTT). Justru Guru honorer yang ada perlu dilakukan verisifikasi untuk menetapkan standarisasi kebutuhan sekolah, seperti lamanya mengajar serta kesesuaian ijazah yang dimiliki” tegas Zeniye, kepada TerasJatim.com, Senin (04/12).
Lebih jauh, Zeiniye mengaku mendukung Pemkab menganggarkan insentif guru. Meski membutuhkan anggaran cukup besar, namun tidak masalah jika insentif diberikan setelah dilakukan verifikasi, melalui standarisasi dan kualifikasi yang jelas.
Sebelumnya, seperti yang diberitakan TerasJatim.com, Bupati Situbondo tak mengijinkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Diknasbud) memberi insentif terhadap guru honorer dengan anggaran Rp4 miliar lebih. Hal ini karena proses perekrutannya yang dinilai amburadul
Namun Dadang mengaku hanya mengijinkan pemberian insentif terhadap sekitar 300-an guru K2. Total anggaran yang terserap sekitar Rp1 miliar lebih. Hal ini menyebabkan nasib guru honorer di Situbondo terkatung-katung, meski mereka sudah bertahun-tahun lamanya mengajar. (Edo/Kta/Red/TJ)
Proses Rekrutmen Dinilai Amburadul, Guru Honorer di Situbondo Terancam Tak Dapat Insentif
