Banyak Kepala Daerah Terkena OTT KPK, Ini Kata Mendagri
TerasJatim.com – Terkait banyaknya kepala daerah terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo angkat bicara.
Tjahjo menepis alasan banyaknya kepala daerah yang terkena OTT KPK karena terkait penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang membutuhkan biaya mahal.
Walapun dalam sejumlah kasus OTT, seperti di Kabupaten Subang (Jabar), Jombang (Jatim), atau Ngada (NTT) ada indikasi biaya politik pemilihan, Tjahjo meminta agar hal itu tidak dikaitkan dengan pelaksanaan Pilkada, tetapi lebih kepada masalah mental masing-masing kepala daerah.
“Kepala daerah, pastinya sudah paham area rawan korupsi. Namun faktanya, masih saja ada yang kena OTT. Artinya, ada yang tidak mau tahu itu,” kata Tjahjo.
Ditegaskan, Kemendagri telah membuat langkah-langkah pencegahan seperti telah bekerjasama dengan KPK dengan menyampaikan aspek-aspek pencegahan korupsi. Tak hanya itu, KPK dan Inspektorat Jenderal Kemendagri juga telah berkeliling ke daerah, namun ternyata masih saja ada yang terkena OTT.
Selain itu, lanjut Tjahjo, Presiden pun berulang kali mengingatkan agar semua kepala daerah hati-hati.dalam mengelola keuangan negara.
“Dikumpulkan oleh Bapak Presiden, eh masih ada saja. Saya sebagai saudara, sebagai mitra kerja, saya terpukul juga. Banyak orang melihatnya ke saya. Waktu di Boyolali, gimana Pak tanggung jawab Bapak? Masa enggak bisa mencegah. Ya, itu mengingatkan’. Ya saya terima,” tandasnya.
Presiden sendiri tak bosan-bosannya mengingatkan, termasuk mengumpulkan kepala daerah untuk diberi arahan soal pentingnya mencegah korupsi.
“Di ceramahi hati-hati. Pengarahan di depan seluruh gubernur, bupati, wali kota. Terakhir eh jam empat sore selesai, jam enam sore ketangkep. Ya gimana, enggak bisa disalahkan tapi setidaknya ini menurut saya harus hati-hati. Jual beli jabatan, masalah tender, hati-hati,” kata Tjahjo.
Mendagri menjelaskan, setiap ada OTT dirinya selalu melapor kepada Presiden jika sudah ada keterangan resmi atau menerima surat resmi dari KPK. Biasanya, ia akan menelpon dulu Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg). “Saya lapor kepada Pak Mensesneg, setelah ada surat. Itu dasarnya,” pungkas dia. (Her/Kta/Red/TJ)
