Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

APBD Jatim 2019 di-Dok 33 Triliun

APBD Jatim 2019 di-Dok 33 Triliun

TerasJatim.com, Surabaya – DPRD Jatim mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019 Provinsi Jatim sebesar Rp33 Triliun. Pengesahan ini dilakukan melalui Rapat Paripurna DPRD Jatim, Rabu (28/11).

Menurut Sahat Tua Simanjuntak, salah satu anggota DPRD Jatim dari fraksi Golkar, pihaknya dapat menyetujui dan mengesahkan Raperda APBD 2019 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan.

Catatan pertama, setelah penetapan APBD 2019 tinggal satu bulan ke depan untuk mengawali tahun anggaran baru 2019, perlu segera persiapan lelang proyek sehingga realisasinya tidak terlambat.

Kedua, DPRD Jatim mengajak bersama jajaran eksekutif untuk melakukan tata kelola keuangan yang akuntabel, sehingga mengakhiri periode tugas tidak terjadi hal yang menyimpang.

Ketiga, alokasi belanja langsung pada tahun 2019 berkurang dibanding tahun 2018. Pemprov Jatim berkomitmen tetap mengutamakan pemenuhan belanja wajib dan prioritas, sehingga tidak mempengaruhi capaian target IKU pada RPJMD.

Sahat menambahkan, fraksinya juga mengapresiasi kinerja Gubernur Jatim Soekarwo bersama Wakil Gubernur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang dianggap sukses memimpin Jatim, yang dibarengi dengan pola hubungan-fungsional yang sinergi bersama lembaga DPRD.

“Semoga Jatim ke depan akan lebih baik, masyarakatnya semakin sejahtera dalam situasi wilayah yang kondusif. Dan instrumen kebijakan fiskal utama untuk mendukung program-program prioritas mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Sementara, Gubernur Jatim, Soekarwo menyampaikan terima kasih kepada DPRD Jatim yang selama 10 tahun dirinya menjabat dan tidak pernah sekalipun melakukan voting dalam pengambilan keputusan, melainkan mengedepankan musyawarah mufakat.

“Ternyata baik tidak harus dengan suara terbanyak, tapi iktikad dan suara hati melalui musyawarah mufakat. Seperti kata Pak Sahat (Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim-red), pemenang tidak harus mengambil semua, pemenang itu menyampaikan suara yang tidak terdengar,” katanya.

Pria yang akan segera mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur Jatim itu bercerita, saat 2009 lalu melakukan pembahasan dengan DPRD terkait RPJMD Provinsi Jatim.

Pada saat pengambilan keputusan, terjadi perdebatan serius yang kemudian memutuskan agro industri dan agro bisnis menjadi fokus dalam pembangunan Jatim. Namun hal ini menurutnya menjadi keputusan penting.

“Saat ini begitu rupiah ada gejolak, dalam proses produksi agro di Jatim justru aman dan tidak terganggu karena bahan bakunya ada di sekitar kita. Selain itu karena RPJMD ini disetujui bersama dan prosesnya dibicarakan dengan baik melalui musyawarah mufakat,” pungkasnya. (Jnr/Kta/Red/TJ)

Subscribe

Terimakasih Telah Berlangganan Berita Teras Jatim